Tahun Baru Jakarta Dikepung Banjir, Cetus PDIP: Mana Janji Politiknya Nies?

Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait program sodetan kali ciliwung, di mana pemerintah pusat menawarkan untuk menjalankan operasional sodetan, sedangkan Pemprov melakukan pembebasan lahan, namun pembebasan lahan itu tidak terealisasi sepenuhnya.

"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta, perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekedar enak dipandang, Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus masalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan hal ini terjadi Karena tidak adanya kejelasan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terlepas dari tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh gubernur dalam membantu korban banjir.

"Pak gubernur juga perlu mempertanggung jawabkan tindakan preventif yang sama sekali belum dilakukan dan menyebabkan banjir yang luas saat ini terjadi," tukasnya.

"Fraksi menyatakan bahwa perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, di mana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," ucap Gembong menambahkan.