Menurut Muhyiddin, pemerintah China seharusnya menghormati kedaulatan negara Indonesia dan teritorial yang sah sesuai dengan konvensi internasional. Juga tidak boleh lagi mengulangi pelanggaran tersebut dengan alasan apapun.
"Klaim China yang mengatakan dia berhak berada di situ adalah pelanggaran nyata dan harus dibawa ke mahkamah internasional," tutur dia.
Muhyiddin melanjutkan, bangsa Indonesia itu harus bersikap kritis atas apa yang China berikan untuk Indonesia. "Harus belajar bahwa China memiliki niat tak baik, dalam hal ini dengan melakukan berbagai macam cara melalui investasi, ternyata di balik investasi yang mereka tanamkan itu punya agenda tersendiri," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat (3/1) sore lalu menyambangi kantor Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, guna membahas soal klaim China atas perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard mereka, tidak hanya mengambil ikan dari perairan Natuna, tetapi juga mengusir nelayan kita.
"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baiklah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo kepada wartawan seusai bertemu Luhut.
Prabowo menambahkan masalah yang terjadi di Natuna baru-baru ini diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi di antara kedua negara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil