Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan secara ilegal (Satgas 115) Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penangkapan kapal Vietnam di laut Natuna Utara, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/2/2019). Dalam keterangannya Susi Pudjiastuti menyatakan protes keras terhadap tindakan Vietnam Fisheries Resources Surveillance KN-241 yang telah menerobos masuk wilayah ZEE Indonesia serta memotong haluan laju KP. HIU MACAN 01 dalam menjalankan tugas saat mengamankan empat kapal Vietnam yang sedang melakukan aktivitas perikanan tangkap yang ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF) di laut Natuna Utara. | Kredit Foto: Antara/M Agung Rajasa
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti turut menyikapi terkait masuknya kapal asing China ke perairan Natuna, yang merupakan wilayah Indonesia.
Ia pun meminta pemerintah untuk tegas dalam menyikapi kedaulan dalam negeri yang terancam. Termasyk membedakan sikap antara persahabatan antar negara, mendorong investor masuk, hingga menindaklanjuti pencuri sumberdaya ikan.
"Kita jaga persahabatan antar bangsa. Kita undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya Perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik & benar. Hubungan baik antar negara adalah karena dalung menghormati" tulisnya dalam akun twitternya saat membalas link berita pernyataan Luhut terkait Natuna, seperti dikutip, Senin (6/1/2020).
Baca Juga: Demokrat Puji-Puji Mahfud MD: Ini Baru Macan!
Baca Juga: Edan!! Jumlah Kapal Asing di Natuna Tembus Seribu per Hari
Tak hanya itu, ia pun menyatakan rasa tidak setujunya dengan sikap China yang justru mendukung nelayannya untuk melakukan pencurian ika. Sebab, ia mengatakan kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan ilegal itu dikawal langsung oleh Coast Guard China (penjaga pantai).
"Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara," lanjut Susi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
