Edhy Prabowo Dikritik PKS: Seriusi Berantas Illegal Fishing Dong!

Menurut Johan, terdapat surat edaran dari Dirjen No D1234/DJPT/PI470D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI yang dianggap telah membatasi aktivitas kapal nelayan Tanah air.

Baca Juga: Saat Susi dan Tito Kerja Sama Sikat Pelaku Illegal Fishing

"Akibatnya ribuan kapal nelayan dengan bobot di atas 150 GT, tidak boleh beroperasi dan pemerintah harus terus mengampanyekan kepada dunia internasional bahwa penindakan kapal ikan ilegal di Natuna, baik itu penenggelaman atau tindakan lainnya merupakan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana TOC (Transnational Organized Crime), bukan hanya terbatas peda pelanggaran hak kedaulatan semata," ungkap Johan.

Terakhir, Johan menegaskan, pemerintah harus bergerak cepat memaksimalkan posisi Bakamla sesuai amanat UU 32 2014 tentang Kelautan, sebagai respons berakhirnya Mandat Satgas 155 yang selama ini melakukan pengawasan di wilayah laut Indonesia.