Ia menyampaikan secara terang-terangan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan jumlah kecamatan yang mencapai 40 kecamatan.
"Kita berharapnya, kalau Pak Presiden sudah meninjau lokasi, seharusnya segera dicabut (moratorium DOB Bogor Barat, red.)," kata politikus Partai Gerindra itu.
Pasalnya, hingga kini pemekaran atau DOB Bogor Barat yang sudah dikonsep sejak 10 tahun lalu, masih berstatus moratorium.
"Karena walaupun mekar, benderanya masih Merah Putih kok tidak perlu takut. Masih Indonesia. Untuk percepatan pembangunan, supaya pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik," tuturnya.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan secara umum DOB Bogor Barat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor.
"Kabupaten Bogor ini daerahnya luas, dengan jumlah penduduk yang tinggi. Jadi saya rasa ini sangat 'urgent' (penting)," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: