Banyak Investor Masuk, Jokowi: Pembangunan IKN Tak Dikuasai Asing

Pemerintah tidak memberi gaji kepada para tokoh internasional yang ditunjuk sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota.

Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pihaknya masih menyusun skema investasi yang akan disepakati. Termasuk imbal hasil dari investasi tersebut.

"Proyek di ibu kota baru akan dibuat berdasarkan klaster. Misalnya, klaster pendidikan dan rumah sakit. Bisa saja nanti universitas besar masuk. Bisa saja rumah sakit standar internasional. Masuk RS terkenal," tuturnya.

Baca Juga: Awas!! PNS yang Ogah Pindah ke Ibu Kota Baru Bakal Diseret Jokowi

Luhut memastikan, meski saat ini sudah banyak investor masuk, pembangunan gedung pemerintah di ibu kota baru tidak akan menggunakan dana asing, namun tetap menggunakan dana APBN.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melaporkan, biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim diperkirakan mencapai Rp485,2 triliun. Sebanyak 19,2 persen atau sekitar Rp93,5 triliun di antaranya akan dibiayai oleh APBN.

Sementara 54,5 persen lainnya atau Rp265,2 triliun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dan sisanya 26,2 persen atau Rp127,3 triliun diharapkan berasal dari investor, BUMN, dan swasta.