Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Senin (20/1/2020). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan kasus Asuransi Jiwasraya merupakan warisan krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu.
"Perlu dicatat bahwa seluruh industri keuangan pada resesi 98 saat krisis itu seluruh industri keuangannya kena dampak. Termasuk Asuransi Jiwasraya," ungkapnya dalam diskusi bertajuk 'SBY Bicara Jiwasraya, Baper', di Jakarta, Minggu (2/2/2020).
Lanjutnya, ia mengatakan hingga 2005 pun Jiwasraya masih juga belum sembuh. Sambungnya, hal tersebut terbukti dari audit uji petik BPK yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan pada tahun 2004 dan 2005.
Baca Juga: Jokowi Jilid II, SBY Jadi Pimpinan Oposisi?
Baca Juga: Kalau Gak Berbuat, Pak SBY Kok Reaktif Banget Sama Kasus Jiwasraya. Jangan-jangan . . .
"Kenapa kemudian diuji petik 2006? Karena lahir UU BPK di 2006 dan memungkinkan BPK bisa dialami seluruh segmen APBN dan APBD yang basisnya keuangan negara. 2006 itu kemudian dibuatkan atau dilakukan investigasi oleh BPK untuk audit 2004-2005. Jangan salah tafsir, hasilnya disclaimer," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
