Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020). | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
"Penyediaan stok masker yang diperbanyak untuk yang sakit. Bukan yang sehat. Stok vitamin untuk menambah imunitas masyarakat yang memang sudah (menunjukkan) gejala-gejala flu atau sejenis Covid-19. Kan ini juga butuh dana, butuh biaya," ujarnya.
Namun, jika memang pemerintah memiliki dana yang cukup, tak ada salahnya mempromosikan sektor pariwisata. Promosi ini juga penting agar tidak turut menurun karena terdampak corona. Namun, jika dana terbatas, tak perlu pemerintah memaksakan. Prioritaskan kesehatan masyarakat.
"Kita sama-sama tahu kalau memang punya ketersediaan dana yang besar boleh kedua-duanya, pariwisata disubsidi, tapi jangan diabaikan untuk penanganan kasus corona ini harus dialokasikan anggaran juga," ujarnya.
Baca Juga: Corona Menggila, IMF Mau Bagi-bagi Utang!?
Polemik influencer ini tak lepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang memutuskan menganggarkan dana Rp72 miliar untuk promosi pariwisata. Dana Rp72 miliar berasal dari alokasi APBN 2020.
Tujuan influencer ini demi mempromosikan sektor pariwisata Tanah Air yang redup karena merajalelanya virus corona. Saat ini setidaknya sudah 70 negara yang mengonfirmasi warganya terinfeksi positif corona.
Pun, kondisi saat ini masyarakat membutuhkan masker akibat panik akan corona. Tapi, stok di pasar, di berbagai daerah langka. Jika pun ada, harganya lebih mahal.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
