Indonesia Punya Surga Minyak, Potensi Produksinya Sentuh 1 Juta Barel Per Hari

Agar kegiatan eksplorasi makin masif, Firlie berharap pemerintah dan SKK Migas memberikan insentif kepada KKKS. Salah satunya, insentif fiskal berupa pembebasan pajak saat eksplorasi. Saat ini kegiatan eksplorasi masih terkena pajak.

"Itu mungkin kita harus bicarakan dengan Kementerian Keuangan untuk membebaskan dalam masa eksplorasi. Setelah produksi ada income, baru kena pajak yang sesuai aturan negara," katanya.

Deni Rahayu, Dewan Pakar Asosiasi Daerah Penghasil Migas, menilai PEP adalah salah satu KKKS yang masih melakukan eksplorasi cukup signifikan. Menurutnya, PEP telah menerapkan konsep Quantity Assurance, yaitu metodologi monitoring kuantitas aliran minyak dan gas dari suatu proses ekplorasi, operasi, dan produksi.

"Kalau tidak salah mereka (PEP) akan melakukan pemboran sumur ekplorasi sebanyak 10 sumur dan sumur pengembangan 99 sumur," ujarnya.

Baca Juga: Pertamina EP Patenkan 5 Inovasi untuk Efisiensi

Dengan demikian, data dan informasi bisa lebih terverifikasi dan tervalidasi. Hal ini berdampak proses bisnis PEP dapat dilihat secara utuh. Karena itu, improvement optimalisasi produksi dapat dilakukan, selain dapat juga digunakan sebagai bahan dasar bagi keputusan-keputusan PEP dalam melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi lainnya.

Sebagai petroleum geoscientist, Deni percaya penambahan cadangan PEP dapat dicapai karena banyak potensinya. Eksplorasi yang masif masih dapat dilakukan dengan melihat kembali data-data terdahulu (data sumur, seismik maupun studi sebelumnya) terkait upside potensial yang bisa didapatkan. Sejarah eksplorasi memperlihatkan bahwa penemuan-penemuan lapangan baru bisa terjadi karena reinterpretasi data lama maupun penggunaan konsep baru didalam ekplorasi baik di daerah baru maupun daerah yang sudah produksi.

Terkait kendala yang dihadapi KKKS dalam eksplorasi, Deni menyebutkan masalah perizinan, tumpang tindih lahan, dan kondisi lainnya. Karena itu perlu dukungan seluruh stakeholders migas agar berjalan tidak sektoral sehingga kejadian-kejadian tersebut bisa dicarikan solusi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun KKKS.

"Ketidakpastian petroleum system tentunya dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekplorasi yang cukup sehingga risiko berkurang," katanya.