Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Karena itu, Wakil Ketua MPR ini mendorong agar koordinasi pemerintah harus lebih maksimal karena musibah ini luar biasa. Karena itu, presiden harus ikut andil di dalamnya jauh lebih intens dari pada biasanya. Karena, ada dua persepsi yang berbeda dari dua menteri Jokowi dan keduanya tidak mau mencabut Permennya.
"Ego sentris muncul. Menkes tidak mau, Kemenhub demikian. Jadi harus disinkronkan oleh presiden. Di atas menteri itu presiden," tegasnya.
Baca Juga: Permen Terawan vs Permen Luhut, Pak Jokowi Pilih Mana?
Selain itu, mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini meminta agar pemerintah harus meningkatkan peranannya untuk membela rakyat ini. Dahulukan kepentingan rakyat ketimbang urusan ekonomi. Terlebih, pemerintah sudah menyiapka kurang lebih Rp450 triliun untuk penanganan Covid-19 ini. Itu merupakan jumlah yang cukup banyak untuk menyelamatkan rakyat.
"Kalau keselamatan rakyat sudah terjamin, pandemi reda, barulah masalah ekonomi kita perbaiki lagi. Masalah kemanusiaan ini tidak bisa ditunda, masalah ekonomi bisa karena kita masih punya anggaran yang sudah disiapkan. Kecuali kalau tidak ada uangnya, saya tidak tahu," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
