Kredit Foto: Dok. Amartha
Menurutnya, kesalahan tersebut tidak layak dimaafkan karena pemahaman mengenai sistem pemerintahan yang buruk.
"Kesalahan seperti ini tidak layak dimaafkan tapi harus dihukum. Integritas anda buruk, pemahaman anda tentang sistem pemerintahan sangat buruk. Anda tak layak jadi staff khusus Presiden. MUNDURLAH..!!" tulisnya dalam akun Twitternya, Seperti dikutip, Selasa (14/4/2020).
Kemudian, Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai Andi Taufan Garuda Putra harus mencontoh Adamas Belva Syah Devara yang mundur dari jabatan stafsus karena disebut-sebut memiliki konflik kepentingan bisnis dalam program Kartu Prakerja.
Diketahui, Andi Taufan diduga telah melakukan kesalahan, yakni menitip perusahaannya, Amartha ke para camat di Indonesia dengan kop surat Sekretaris Kabinet (Setkab).
"Andi Taufan semestinya pun mundur, bahkan Andi melakukan hal yang tidak terpuji secara birokratis," katanya, Rabu (22/4).
Sebelumnya, Andi Taufan telah menyampaikan permohonan maaf terkait surat edaran berkop Sekretariat Kabinet kepada para camat.
Dalam keterangannya, ia mencabut surat tersebut. "Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," ujar Andi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/4/2020).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
