PKS Endus New Normal Cuma Kedok Borok Pemerintah

"Padahal kejelasan tahapan itu penting tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi, tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya," ujarnya.

Kedua, persoalan mendasar ada pada sistem koordinasi. Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara Presiden, kementerian, dan Gugus Tugas, dan pemerintah daerah. Contoh, pada 27 Mei, Presiden menagih janji kesiapan aparaturnya untuk menguji 10 ribu spesimen per hari.

"Pesan ini tidak jelas ditujukan kepada siapa: apakah Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi."

Hal itu makin menunjukkan bahwa selama ini tidak ada koordinasi yang baik di pemerintah pusat. Sementara komunikasi dengan daerah juga seperti dalam soal pengaturan transportasi yang simpang-siur. Sudah begitu Presiden mengatakan daerah harus mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sebelum menerapkan new normal.

Ketiga, dari pernyataan presiden soal menagih target uji spesimen menunjukkan bahwa selama ini tes Covid-19 masih jauh dari optimal karena hanya dua kali yang bisa lebih dari 10 ribu uji spesimen. Sementara angka-angka yang diumumkan setiap sore oleh Jubir Gugus Tugas tidak memberikan gambaran nyata penyebaran virus.

Bahkan banyak ahli epidemiologi yang mengkritik soal ini. Ini artinya, kurva Covid-19 yang tersaji hingga kini tidak bisa menjadi rujukan dalam membuat kebijakan pelonggaran karena masih terbatasnya pengujian.