Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020). Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. ANTARA FOTO/ /hp. | Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Keempat, masih ada kesenjangan sarana prasaran kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit di tahun 2018 hanya 1 dibanding 1.000 penduduk. Di Korea Selatan rasio 11 dibanding 1.000 penduduk. Sementara Presiden meminta Puskemas untuk lebih dilibatkan dalam penanganan Covid-19 namun baru 33 persen yang kondisinya memadai.
"Ini artinya sarpras (sarana dan prasarana) kesehatan yang ada saat ini tidak memadai untuk menghadapi lonjakan jumlah pasien positif, belum lagi soal ketersediaan APD yang banyak dikeluhkan oleh rumah sakit hingga hari ini," katanya.
Baca Juga: Surabaya Terancam Seperti Wuhan, Gubernur Jatim Umumkan: Malang Raya Menuju New Normal
Kelima, pelaksanaan PSBB di berbagai daerah tidak optimal dan banyak pelanggaran. Ini bisa dibaca dari tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah. Apakah dengan kondisi masyarakat seperti ini akan siap dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Dan kurangi komentar yang bernada meremehkan oleh pihak Pemerintah sebagaimana Pak Menko Polhukam kemarin (26 Mei 2020) yang menyebutkan kematian akibat kecelakaan dan diare lebih banyak dibandingkan virus corona. Komentar-komentar seperti ini bisa mendorong masyarakat menjadi permisif dan akhirnya mengurangi kewaspadaan," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
