Ogah Minta Maaf ke Din Syamsuddin, Ade Armando Ungkap Pembelaan Dirinya

3. Saya baru saja memperoleh informasi bahwa acara itu sendiri sebenarnya tidak disetujui pimpinan Muhammadiyah. Sebagaimana diberitakan, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas ternyata menyesalkan pengunaan nama Muhammadiyah dalam penyelenggaran webinar tersebut.

Menurut Anwar, penggunaan nama Muhammadiyah dalam acara tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah. Anwar menyatakan penggunaan nama Muhammadiyah tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah tersebut 'bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah'.

Ade mengutip salah satu media nasional soal pernyataan poin nomor tiga itu. Dia melanjutkan bahwa Anwar mengingatkan bahwa penyematan nama Muhammadiyah dalam diskusi itu harus melalui izin dari organisasi karena topik diskusinya menyangkut hal yang sangat sensitif.

Anwar juga menyatakan pihaknya sama sekali belum menerima permohonan konsultasi atau informasi dari penyelenggara acara tersebut bahwa akan menyematkan Muhammadiyah. Dia baru mengetahui dari tautan sejumlah pihak lewat pesan aplikasi Whatsapp.

"Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakan, hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat," kata Ade.

4. Terkait dengan klarifikasi Anwar, saya merasa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada PP Muhammadiyah karena saya tidak memperoleh informasi bahwa sebenarnya kegiatan Mahutama tersebut dilakukan tanpa seizin PP Muhammadiyah. Saya sendiri heran mengapa Mahutama secara gegabah melakukan acara yang bisa merusak nama baik Muhammadiyah. Tapi saya lega bahwa PP Muhammadiyah menolak acara tersebut.

5. Terkait dengan nama Din Syamsuddin, saya bersedia mencabut pernyataan saya dan meminta maaf kepadanya, selama dia juga menjelaskan kepada publik mengapa dia, melalui media massa, menuduh pemerintah bergembira di atas rakyat yang menderita di tengah pandemik Covid-19 karena BPIP menyelenggarakan konser virtual penggalangan dana untuk membantu korban terdampak Covid-19 pada 17 Mei lalu. Tuduhan semacam itulah yang saya anggap 'dungu'. Bagaimana mungkin langkah pemerintah berusaha menggalang dana untuk membantu mereka yang menderita dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah bergembira?