Santer Tagihan Listrik Bengkak, Eks Pejabat Kementerian BUMN: Semoga Bukan Buat Bayar Utang PLN

Masyarakat dihebohkan dengan tagihan listrik yang tiba-tiba saja membengkak, bahkan melebihi 100 persen. Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik seperti yang dikeluhkan berbagai kalangan belakangan ini.

Menurut Juru Bicara Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, kenaikan tarif listrik yang dialami itu disebabkan oleh konsumsi yang jauh lebih banyak saat kita lebih sering beraktivitas di rumah.

Sementara, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai dengan banyaknya laporan publik kepada PLN tidak rasional jika alasan kenaikan listrik disebabkan tingginya penggunaan.

Baca Juga: Rakyat Menjerit Tagihan Listriknya Membengkak, Istana Teriak...

"Dari laporan publik, sepertinya sudah tidak rasional lagi alasan @pln_123 bhw kenaikan tagihan listrik semuanya karena kenaikan penggunaan," tulis Said Didu pada akun Twitternya, Rabu (10/6/2020).

Ia pun berharap jika kenaikan yang dirasakan oleh warga bukan untuk membayar utang PLN. "Semoga bukan krn @pln_123 butuh cash besar utk bayar utang shg "menaikkan" penggunaan lewat mark up catatan penggunaan listrikn?" sambungnya.

Dari laporan publik, sepertinya sdh tdk rasional lagi alasan @pln_123 bhw kenaikan tagihan listrik semuanya krn kenaikan penggunaan.
Semoga bukan krn @pln_123 butuh cash besar utk bayar utang shg "menaikkan" penggunaan lewat mark up catatan penggunaan listrikn?

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) June 9, 2020

Komentar pada cuitan Said Didu pun ramai dengan warga yang melaporkan kenaikan tagihan listrik bahkan beberapa menganggap kenaikan sudah mencapai 150 persen.