Menakar Masa Depan Papua Demi Kedaulatan NKRI

Sejumlah masalah masih menjadi topik pembicaraan bagi sejumlah kalangan terkait masa depan Papua. Terutama sejak diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus), yang ditujukan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Reno Mayor, Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI 2019, dalam online meeting mengangkat tema Menakar Masa Depan Papua, baru-baru ini mengapresiasi kebijakan Otsus Papua. Namun, menurutnya, penerapannya masih kurang tepat sasaran, sehingga sebagian masyarakat dimanja dengan Dana Otsus, sebagian lagi tidak atau belum tersentuh. Sedangkan mentalitas berjuang, kesadaran untuk bersaing, dan kualitas SDM belum merata.

Karena itu, menurut Reno, pemerintah harus mengajarkan kepercayaan diri dan kesiapan bersaing bagi masyarakat Papua. Pasalnya hal tersebut tidak diajarkan di bangku sekolah.

Baca Juga: Diskusi Berbau Rasial, BEM UI Harus Diberi Sanksi

"Maka sebaiknya ajarkan melalui sekolah di Papua, berikan akses pendidikan yang sesuai bagi situasi wilayah kami. Lalu, lakukan pemerataan dan tepatkan sasaran dalam penyerapan Dana Otsus," kata dia.

Chusnul Mariyah, akademisi UI, menjelaskan, eksploitasi SDA misalnya, Indonesia punya UU di mana dalam pengelolaannya, 10% milik daerah. Sayangnya, selalu diperjualbelikan. Karena itu, pasal tersebut harus dikunci agar 10% pengelolaan tidak diperjualbelikan, dan tunainya didapatkan dari dividen.

"Dalam memperkuat daerah Papua, pendekatan legal memang mudah, namun tidak kontekstual," ujar Chusnul.

Menurutnya, saat ini Papua dibelenggu tiga oligarki; politik, ekonomi, dan sosial. Jangan jadikan Papua sebagai ladang project-oriented oleh oknum politik. "Truth and reconciliation harus dilakukan, dan ikhtiar melalui interfaith dialogue. Perbedaan pandangan tentu boleh, namun jika ada self-determination yang merusak kedaulatan tentu juga ada aturan hukumnya."