Program Kartu Prakerja Disorot KPK, Ada Apa?

KPK merekomendasikan agar program Kartu Pra Kerja gelombang 4 dihentikan sementara. Komisi antirasuah itu menemukan adanya potensi konflik kepentingan dan potensi kerugian negara dari praktik yang sedang berjalan tersebut.

“Menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Pra Kerja,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers secara daring yang ditayangkan channel YouTube KPK, Kamis (18/06). 

KPK menyebut, ada empat hal yang disorot dalam program itu. Pertama, pendaftaran yang menargetkan 1,7 juta pekerja terdampak hanya 143 ribu yang mendaftar secara online.

Baca Juga: KPK: Platform Digital Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan

Sementara ada 9,4 juta pendaftar bukanlah target yang disasar oleh program ini. Sehingga program ini tak tepat sasaran. 

Kedua, lima dari delapan platform digital yang bekerja sama dalam program Kartu Pra Kerja ini syarat akan konflik kepentingan. 

Ketiga, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

“89 persen pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar, termasuk di laman prakerja.org,” kata dia. 

Keempat, metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta. 

Atas temuan itulah, kata Alex, KPK meminta ada sejumlah perbaikan di tata kelola program Kartu Pra Kerja. 

KPK merekomendasikan untuk menghentikan sementara program di gelombang keempat. Penundaan program Kartu Pra Kerja gelombang 4 disambut positif netizen. 

Hanna Liza mengaku sudah sering mengkritik program ini sejak. Kata dia, sebaiknya program distop saja. 

“Hanya ajang bagi-bagi duit si penyelenggara dan mitra dengan memanfaatkan rakyat yang di-PHK. Penunjukan mitra, pelaksanaan teknis, semuanya cacat. Sertifikat juga tidak akan laku dipakai,” ketusnya. 

Rakyat Desa menyambung, dari awal Kartu Pra Kerja sudah bermasalah. “KPK juga melihat adanya potensi masalah pada penunjukan platform digital yang tidak dilakukan oleh penyelenggaraan Kartu Prakerja dan konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga pelatihan,” katanya. 

Januarsyah Putra mengaku kesal dengan penundaan Kartu Pra Kerja gelombang 4. Dia juga membeberkan insentif gelombang 2 Kartu Pra Kerja belum dicairkan. “Pantasan insentif kedua sampai sekarang belum cair,” kata dia. 

Sandor Elegance kecewa penghentian program Kartu Pra Kerja baru sebatas rekomendasi oleh KPK. “Owh.. Baru sekadar rekomendasi? Kirain dah tahap penyelidikan,” ucapnya.

”Semoga KPK bisa mengusut masalah Kartu Pra Kerja ini,” harap Udin Marudin. Capitalis mengusulkan lebih baik dihidupkan lagi Balai Latihan Kerja (BLK) dibanding Kartu Pra Kerja.

Saat ini, kata dia, jumlah BLK sudah mencapai ratusan. Tidak ada salahnya melanjutkan model Orba dengan kartu kuningnya dulu. 

“Tinggal di-mix, manfaatkan infrastruktur yang ada dan tingkatkan lagi CSR BUMN pelatihan2 kerja. Jangan lupa monitoring juga lulusannya,” saran dia. 

“Semoga ke depan program Kartu Pra Kerja setelah ada evaluasi ada perbaikan dalam hal pelaksanaan pelatihan dan juga komunikasi dengan peserta Kartu Pra Kerja perlu diperbaiki, sehingga keluhan-keluhan dari peserta bisa didengar,” harap Dono Prasetyo. 

Sementara, Hasanudin Tiro meminta Presiden menghentikan program Kartu Prakerja karena ada potensi kejahatan. 

“Sudah cukup alasan bagi Pak Presiden @jokowi untuk menghentikan atau menata ulang program @prakerja2020. Bukan perpresnya yang salah tapi potensi jahat dalam pelaksanaanya,” kata dia. 

“Kartu Prakerja memang masih direview untuk batch 4 nanti. Tapi ya monggo baca aja buat referensi pas buka nanti, semua udah lebih siap,” tambah Irene. 

“Saya sangat berterima kasih dengan adanya program Kartu Pra Kerja, 4 pelatihan sudah saya ambil, semoga ilmunya bisa saya terapkan di dunia pendidikan. Sekaligus bisa jualan online untuk menambah pemasukan,” saut Muzakir.