Kredit Foto: Antara/Makna Zaezar
Kemal menambahkan, dalam pengelolaan iuran, sistem BPJS Kesehatan telah terintegrasi dengan lembaga keuangan, seperti bank, fintech, serta lebih dari 694 ribu kanal payment point online bank (PPOB) mulai di kota hingga ke pelosok desa, termasuk pembayaran online melalui berbagai situs atau e-commerce. Bahkan saat ini peserta JKN-KIS dapat membayar melalui aplikasi Mobile JKN.
BPJS Kesehatan juga bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjamin keamanan aset data Program JKN-KIS serta melindungi informasi dan transaksi elektronik.
Kemananan data juga mencakup data perorangan spesifik, kompleks, dan bervariasi, seperti riwayat kesehatan, rekam medik, dan riwayat tempat berobat. Hal ini berkaitan dengan verifikasi pembayaran klaim.
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo mengungkapkan tantangan pengelolaan JKN, khususnya milenial, adalah bagaimana kecepatan pada layanan. Pemanfaatan teknologi informasi akan mendukung hal tersebut.
"Apa yang dikembangkan BPJS Kesehatan, mitra kerja sudah sangat baik khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi. Milenial tidak akan hengkang, pelayanan lebih cepat dan praktis, sehingga kesadaran dan gotong royong bagi semua kalangan masyarakat akan terbangun," kata Yustinus.
Deputi Pengawasan Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufiq Purwanto mengatakan dukungan teknologi informasi diperlukan misalnya untuk menjaga data peserta valid, mempermudah akses layanan kesehatan, pembayaran iuran, juga untuk pengawasan.
"Ini sejalan dengan salah satu yang menjadi rekomendasi kami terkait dengan data kepesertaan yang harus diupayakan cleansing data. Serta optimalisasi penagihan iuran peserta PBPU. Kami pun mendorong tata kelola bagi mitra BPJS Kesehatan harus dioptimalkan," kata Iwan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rosmayanti
