HNW Nasihati Nadiem: Jangan Abaikan Peran NU dan Muhammadiyah

Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mengkritik Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang lemah dalam proses verifikasi dan validasi. Hal ini mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU, dua organisasi massa terbesar yang telah berjasa dalam menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia.

Karena itu Hidayat meminta kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim ini mendengarkan masukan dari masyarakat, termasuk Muhammadiyah dan NU. Terutama masukan yang menyatakan bahwa program dengan total anggaran Rp595 miliar tersebut seharusnya melibatkan lembaga yang kredibel dan terbukti berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

"Anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekadar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN, apalagi saat ini merupakan era darurat corona," demikian disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis (23/7/2020).

Baca Juga: RUU HIP, Topik Panas Pertemuan HNW dengan Masyarakat

Hidayat mengingatkan 30-40% pembiayaan negara di masa pandemi ini berasal dari utang. Ini terjadi  karena defisit yang semakin melebar hingga lebih dari Rp1.000 triliun sesuai Perpres 72/2020. Karena itu diperlukan langkah penggunaan anggaran yang hati-hati, efisien, tepat guna, dan pruden, terutama untuk program dengan anggaran yang melimpah.

Menurutnya, anggaran untuk organisasi penggerak pendidikan sebesar Rp595 Miliar di Kemendikbud sangat besar dibandingkan misalnya anggaran untuk lembaga/ormas di Kementerian Agama yang hanya sekitar Rp75 miliar.

Oleh karena itu, politisi Fraksi PKS ini meminta Kemendikbud lebih peka dan berhati-hati, apalagi ditemukan beberapa lembaga yang berafiliasi dengan dana CSR perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, tapi malah menerima hibah kelas gajah dari program ini.

Mundurnya Muhammadiyah dan NU dari program tersebut harus menjadi evaluasi serius bahwa ada yang tidak beres dalam proses dan pengambilan keputusannya, apalagi kabarnya proses verifikasi tidak menggugurkan satu pun dari 183 lembaga calon penerima.

"Memang perlu pemerataan dan keadilan. Tetapi dalam konteks itu juga, mengabaikan peran Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas besar lain yang telah bergerak dan terbukti sukses di bidang pendidikan sebelum Kemendikbud berdiri, adalah ketidakbijakan yang harusnya tidak terjadi. Jangan sampai peran dan pendapat mereka diabaikan, apalagi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan guru, dengan menggunakan anggaran tinggi di masa pandemi."

"Justru melibatkan organisasi-organisasi besar yang terbukti jasa dan kinerjanya dalam menggerakkan dan memajukan Ppndidikan seperti Muhammadiyah, NU akan lebih membantu Kemendikbud untuk merealisasi program-programnya, hadirkan pendidikan dan tenaga didik yang lebih baik dan lebih maju, sekalipun di era darurat kesehatan pandemi covid-19," pungkasnya.