Pekerja Disuntik Rp37,74 T, Celah Korupsi atau Harus Diapresiasi?

Namun, kabar menyesatkan itu langsung dibantah pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa usulan penerimaan bantuan langsung dari pemberi kerja atau perusahaan sehingga semua data terjamin keakuratannya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kini timbul pertanyaan, bagaimana nasib pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Diakui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, penyaluran bantuan kepada karyawan swasta yang bukan peserta BPJS Ketenakerjaan adalah sebuah tantangan tersendiri.

Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak terlalu khawatir, sebab pemerintah telah meluncurkan beragam program bantu sosial (bansos) yang bisa diakses masyarakat. Pemerintah mengklaim dari berbagai rupa dan jenis program bansos, setidaknya terdapat 60 juta hingga 70 juta masyarakat yang masuk kategori kelompok penerima.

Langkah pemerintah yang menyuntik karyawan swasta bergaji di bawah Rp5 juta sebulan ini patut diapresiasi. Dalam pelaksanaannya kita berharap hal ini dapat berjalan baik tanpa menemui kendala berarti.

Apalagi program ini juga mendapat sambutan hangat dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka berpesan agar program BSU mendapat pengawasan ketat sehingga bisa tepat sasaran. Permintaan KSPI ini diamini pemerintah bahwa pelakasanaan pengawasan program tersebut mendapat pendampingan dari pihak kepolisian, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ya, jangan buka celah terjadinya penyelewengan.