Duterte pada Bos Bea Cukai: Anda Tembak Saja...

Lebih dari 5.700 tersangka narkoba yang sebagian besar miskin telah tewas di bawah tindakan keras anti-narkoba Duterte, yang telah membuat khawatir kelompok hak asasi manusia dan pemerintah Barat dan memicu pemeriksaan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pengadilan Kriminal Internasional. Duterte telah berjanji untuk melanjutkan tindakan keras mematikan dalam dua tahun sisa kekuasaannya.

Sementara itu, Human Rights Watch menyebut perintah Duterte itu "biadab". Phil Robertson, wakil direktur Asia dari kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS tersebut, mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang bersidang bulan ini, harus mengadakan penyelidikan internasional independen atas pembunuhan di Filipina.

“Pembantaian yang terus berlanjut juga menjelaskan mengapa komunitas internasional yang dipimpin oleh Uni Eropa perlu bertindak tegas atas bencana hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Filipina dan tidak terpengaruh oleh kesalahan pemerintah tentang rekornya,” kata Robertson.

Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan penyelidikan mereka menunjukkan beberapa tersangka dibunuh tanpa ampun, kemudian petugas polisi mengubah tempat kejadian dan meletakkan senjata api di tangan korban agar tampak seperti mereka melawan. Polisi mengatakan kelompok hak asasi manusia dan kritikus harus mengajukan pengaduan pidana ke pengadilan jika mereka memiliki bukti terhadap petugas. 

Duterte telah menempatkan biro bea cukai yang dilanda korupsi untuk sementara di bawah kendali militer pada tahun 2018 setelah dua pengiriman besar obat-obatan terlarang lolos dari badan tersebut melalui pelabuhan Manila.

Penyelidikan Kongres tentang bagaimana pengiriman besar yang diduga sabu-sabu lolos dari pelabuhan yang diawasi ketat berakhir dengan rekomendasi dakwaan terhadap beberapa pejabat bea cukai dan reformasi internal di biro bea cukai.