Kapolri Pastikan Semua yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Bakal Disikat

Kapolri Jenderal Idham Azis menunjukkan komitmennya untuk melakukan bersih-bersih di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satunya menuntaskan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Djoko Soegiarto Tjandra bersama para tersangka lain.

Ada dua kasus yang menyeret Djoko Tjandra di Bareskrim Polri, yakni dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana korupsi terkait penghapusan red notice. Kini, kedua kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada waktu yang berbeda.

Baca Juga: Idham Azis Sebut Penuntasan Kasus Djoko Tjandra Bukti Komitmen Polri

Untuk kasus pemalsuan surat, Djoko Tjandra bersama Anita Dewi Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo telah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sementara kasus korupsi red notice, Djoko Tjandra baru saja dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam kasus korupsi penghapusan red notice, penyidik Bareskrim menetapkan tersangka lain Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo dan Tommy Sumardi. Sehingga, penuntasan kasus ini sebagai bentuk komitmen penegakan hukum yang dilakukan Polri.

"Penuntasan kasus Djoko Tjandra merupakan bentuk komitmen kami dalam penegakan hukum sekaligus upaya bersih-bersih di tubuh Polri. Transparan, tidak pantau bulu semua yang terlibat kami sikat," kata Idham.

Diketahui, Bareskrim telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus pengurusan red notice Djoko Tjandra. Keempat tersangka itu adalah Djoko Tjandra, Tommy Sumardi, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.

Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi merupakan pemberi suap, sedangka Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo sebagai penerima suap. Makanya, penerima suap dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

Djoko Tjandra dalam pemeriksaan sebelumnya juga mengakui telah memberikan suap kepada dua orang jenderal polisi tersebut yang kini menjadi tersangka, yaitu Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo. Namun, Napoleon melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan menerima suap.