Sinyal dari Luhut: Vaksinasi Covid-19 di November Batal

Dia melanjutkan, BPOM juga perlu menjelaskan jika nantinya benar-benar memberi emergency use authoritation. Penjelasan melingkupi bagaimana batasannya, apa saja yang harus menjadi perhatian, hingga apa langkah mitigasi kalau terjadi masalah dan sebagainya.

"Karena EUA itu sifatnya darurat, bukan izin edar. Baru izin penggunaan karena alasan darurat. Sewaktu-waktu dapat dicabut bila terjadi masalah," kata dia.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya meminta masyarakat bersabar dan cermat dalam memilah dan menyikapi informasi perkembangan penanganan Covid-19, khususnya masalah vaksin. Satgas memastikan, informasi terkait perkembangan vaksin akan terus disampaikan.

"Pemberitahuan aspek vaksinasi yang bersinggungan dengan masyarakat akan didiseminasikan secara transparan, bertahap, sehingga jika belum diumumkan secara gamblang oleh pemerintah, maka hal tersebut masih dalam tahap perumusan. Kami ingin memastikan bahwa informasi publik yang disampaikan itu betul-betul akurat," ujar Wiku.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, diplomasi dijalankan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan vaksin Covid-19. Soal vaksin, kata dia, tugas utama diplomasi adalah membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin, baik dari jalur bilateral maupun multilateral.

"Tugas ini bukan merupakan tugas yang mudah, namun Alhamdulillah dapat dijalankan dengan baik," ujar Menlu Retno.

Tugas diplomasi vaksin ini dijalankan tidak saja untuk membuka akses pemenuhan kebutuhan jangka pendek atas vaksin bagi masyarakat Indonesia, namun juga memberikan dukungan terhadap vaksin multilateralisme. Sejauh ini, tugas meratakan jalan dan membuka akses telah dijalankan secara penuh.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai, jumlah relawan sebanyak 1.620 relawan di Bandung, Jawa Barat, yang tengah menjalani uji klinis fase 3 vaksin Sinovac perlu ditambah. "Sebenarnya jumlahnya (terlalu) sedikit," kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban.