Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
Namun sebagai abdi Bhayangkara, Machfud memiliki niat tulus membangun Kota Surabaya. Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) ini tetap terus bergerak menyapa masyarakat, menyadarkan masyarakat, agar Surabaya bisa naik level dan merata pembangunannya.
Pilkada Surabaya 2020 diikuti dua paslon yakni paslon Eri Cahyadi-Armuji. Paslon nomor urut 01 ini diusung PDI Perjuangan dan didukung PSI. Mereka juga dapat tambahan kekuatan dari enam partai politik nonparlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Baca Juga: Heboh Kampanye Terselubung Risma untuk Eri Cahyadi-Armuni
Sedangkan paslon nomor urut 02, Machfud Arifin-Mujiaman diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, dan Nasdem.
Polda Kerahkan 15.840 Personel
Kepolisian daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) akan mengerahkan 15.840 personel untuk mengamankan wilayah hingga seluruh tahapan Pilkada yang tersisa.
Hal ini diungkap Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta, untuk mengamankan wilayah di sisa masa kampanye, hari pencoblosan hingga masa penghitungan suara di 19 daerah di Jatim. Ribuan personel ini, sebut dia, akan dibantu unsur-unsur pengamanan lainnya.
Hal ini demi mengantisipasi hal-hal di lapangan saat mulai pendaftaran pasangan calon (paslon), kampanye, pencoblosan hingga penghitungan surat suara.
"Kami akan dibantu TNI sebanyak 5.445 personel, Satpol PP 1.991 personel, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 119.231 orang," ujarnya.
Selain itu, pihaknya sudah memetakan wilayah untuk mengantisipasi terjadinya konflik atau kerawanan lain saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak berlangsung.
"Dari pantauan di lapangan, untuk kondisi saat ini kemananan terpantau lancar, aman, dan kondusif," ujar Nico.
Pilkada serentak 2020 ini, lanjutnya, berbeda dengan tahun sebelumnya karena digelar saat pandemi Covid-19 sehingga semua pihak harus tetap menaati Protokol Kesehatan (Prokes). Dia pun mengingatkan agar jangan sampai ada klaster Pilkada yang akan menimbulkan persoalan baru.
"Semua peserta Pilkada, mulai paslon, pendukung, dan masyarakat hingga petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan red) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara red) yang ada TPS (Tempat Pemungutan Suara), semua harus mematuhi prokes (protokol kesehatan red). Ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
