73% Masyarakat Indonesia Sudah Dapat Internet, Belasan Ribu Desa Masih Belum

Warta Ekonomi, Jakarta -

Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, jumlah pengguna internet saat ini diperkirakan ada sebesar 196,7 juta pengguna. Yang berarti, sebanyak 73% masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet.

Jamalul Izza sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai, peningkatan penetrasi pengguna internet di Indonesia terus tumbuh. Meski, belasan ribu desa masih belum terjangkau oleh internet.

Baca Juga: Potensi Ekonomi Digital RI Tinggi, Ironisnya Akses Internet Masih Jomplang

"Kenaikan pengguna internet sampai 73% ini merupakan angka yang cukup bagus, tapi tak dimungkiri ada sekitar kurang lebih 12.500 desa yang saat ini memang belum punya koneksi internet. Rencananya, di tahun 2021 akan konsen di penetrasi internet di pedesaan, melalui program kami yaitu Desa Internet Mandiri 2020 yang sudah dicanangkan dari tahun 2019," terang Izza, Selasa (15/12/2020).

Tantangan nyata untuk meningkatkan penetrasi internet di daerah diakui bukan perkara mudah. Izza menuturkan, letak geografis Indonesia yang sulit dicapai menjadi tantangan sulit yang perlu diselesaikan secara bersama.

"Lokasinya yang pegunungan, laut, pulau-pulau menjadi tantanga berat buat Indonesia. Namun sebenarnya, kita sudah punya teknologi-teknologi yang memang bisa kita andalkan untuk penetrasi internet. Target kita adalah di tahun 2022 itu semua daerah sudah ada internet," terangnya.

Senada dengan Izza, Ronald Limoa, GM Future Network Project Telkomsel, mengakui bahwa geografis memang masih menjadi kendala hingga saat ini. Kendati demikian, ia menyampaikan, operator perlu membuat inovasi agar servis yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah bisa tetap tersampaikan dan tidak terhalangi oleh infrastruktur pendukung seperti listrik misalnya.

"Ke depan, sebenarnya kebutuhan dari masyarakat di daerah-daerah tersebut adalah bagaimana mereka mendapatkan benefit tambahan dari akses telekomunikasi yang dihadirkan," ujarnya.

Kemudian persoalan yang juga cukup krusial juga disinggung oleh Ahmad M Ramli, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, dalam keynote speech-nya mengimbau pemerintah daerah agar memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah pusat, sekaligus perlu memiliki visi yang multiplayer effect.

"Kalau misalnya hanya berpikir untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari infrastruktur dan lain sebagainya, itu terlalu kecil. Tapi jika berpikir soal jangkauan dari servis telekomunikasinya yang memengaruhi ekonomi masyarakat, layanan publik menjadi berjalan dengan baik, tentu itu jauh lebih bermanfaat," jelasnya.