"Kekerasan politik secara luas yang belum benar-benar diatasi dan pelanggaran hak asasi manusia seperti di Nduga, Wamena, Intan Jaya, dan masih banyak lagi yang perlu menjadi fokus pemerintah jika ingin stabilitas sosial di Papua terjaga," ujar politikus asal Papua itu.
Kemudian, ia menambahkan pemerintah perlu melakukan dialog dengan pendekatan baru dalam persoalan Papua. Ia menyoroti demikian karena belum ada pendekatan baru demi menciptakan perdamaian di Papua.
Dalam webinar tersebut, hadir juga Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris. Menurut dia, label kelompok teroris ditujukan kepada kelompok teror dengan menggunakan simbol keagamaan.
Tapi, ia menekankan masyarakat juga kurang aware terhadap aksi teror OPM. Sebab, dalam aksinya OPM tak segan membunuh aparat hingga warga sipil Papua.
"Varian radikalisme di Indonesia bisa dikategorikan pada tiga hal yaitu dalam hal politik, keyakinan, dan tindakan. Kategori politik dan tindakan bisa dilihat pada OPM yaitu tindakan brutal yang menyebarkan aksi teror," ujar Irfan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto