Senggol Pelantikan Presiden, Bos Liga Arab Singgung Ulah Israel di Muka Joe Biden

Tak berhenti di sana, pemerintahan Trump pun menghentikan bantuan United States Agency for International Development (USAID) untuk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Langkah-langkah itu dipandang secara luas sebagai cara untuk menekan kepemimpinan agar bersedia terlibat dalam pembicaraan damai dengan Israel. 

Setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina memang mundur dari perundingan damai yang dimediasi Washington. AS dianggap sudah tidak lagi menjadi mediator yang netral karena memihak pada kepentingan politik Israel. 

Pada Januari lalu, pemerintahan Trump merilis rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk untuk konflik Israel-Palestina. Rencana ini dikenal sebagai "Kesepakatan Abad Ini/Deal of the Century".

Dalam rencana itu, pemerintahan Trump menawarkan kedaulatan terbatas kepada Palestina di wilayah kecil sekitar 70 persen dari Tepi Barat dan Gaza untuk sebuah negara. Namun, Palestina tak memiliki otoritas atas perairan teritorial, perbatasan atau keamanan. 

Rencana tersebut pun menolak klaim lama Palestina atas Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Ia pun kehilangan kendali atas Masjid Al-Aqsa. Palestina dengan tegas menolak Deal of the Century. 

AS kembali menjadi momok bagi perjuangan Palestina. Washington membantu proses mediasi normalisasi diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Hal itu merupakan tamparan keras bagi Palestina.

Apa yang dilakukan UEA dan Bahrain sebenarnya telah mengingkari Prakarsa Perdamaian Arab. Prakarsa itu pada intinya memperkenankan negara Arab membuka hubungan resmi dengan Israel. Namun Israel harus terlebih dulu menerima solusi dua negara di sepanjang garis perbatasan 1967.