Myanmar dan Rusia Jadi Ujian untuk Joe Biden, Pengamat Luar Negeri Pastikan AS...

Pengamat menilai penindakan keras terhadap pengunjuk rasa di Rusia dan kudeta militer di Myanmar menjadi menguji kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Bagaimana mantan wakil Barack Obama itu membawa AS kembali menjadi pembela demokrasi di dunia.

Biden berjanji di bawah pemerintahannya AS akan kembali mendukung hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan keterbukaan politik. Belum 100 hari menjabat Biden sudah dihadapkan dua tantangan di dua belahan dunia yang berbeda yang kerap diabaikan pemerintahan Donald Trump.

Baca Juga: Debat Stimulus Biden Bikin Jantung Dag-Dig-Dug, Dolar AS Ambruk!

Selama berpuluh-puluh tahun, AS menginvestasikan waktu, dana, dan energi untuk mempromosikan demokrasi di Myanmar dan Rusia. Dua tantangan tersebut dapat berdampak pada keseimbangan kekuataan dunia. Sebab gejolak di Myanmar berpotensi menguatkan China di sana.

Selain itu, walaupun kedua situasi tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan ketidakpastian politik di dalam negeri, sejumlah pakar yakin pemerintah negara asing mungkin akan mengambil kesempatan dalam ketidakperdayaan AS di akhir-akhir pemerintahan Trump.

"Ini tidak selalu tentang kita, masing-masing memiliki dinamikanya sendiri-sendiri, tapi pasti mengambil isyarat dari kami, apa yang menghubungkan keduanya dengan kampanye, tim Biden berbicara mengenai dukungan mereka menjadikan demokrasi sebagai pemandu," kata mantan diplomat AS untuk Eropa, Dan Fried, Selasa (2/2/2021).

Pembantu-pembantu Biden sudah membantah pemberontakan pendukung Trump ke Capitol Hill pada 6 Januari lalu akan berdampak pada pengaruh AS dalam jangka panjang. Tetapi, mereka mengakui hal itu akan menjadi salah satu faktor dalam upaya Biden menegaskan kembali kepemimpinan moral AS yang menurun selama pemerintahan Trump.

"Amerika Serikat masih menjadi negara di dunia yang diharapkan pada kepemimpinannya dan hal itu butuh waktu, tapi jelas kami berkomitmen untuk melakukannya," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki Senin (1/2/2021) kemarin.

Hal ini disampaikan usai Biden mengumumkan memberlakukan sanksi-sanksi lama Myanmar usai militer mengkudeta pemerintahan yang dipilih dengan demokratis. Sanksi-sanksi tersebut sempat dicabut sebagian selama pemerintahan Barack Obama.