Jalani Kudeta, Panglima Min Aung Hlaing Dikabarkan Miliki Ribuan Lembar Saham

Kepada Reuters, diplomat dan pemantau asing mengabarkan perihal kegemaran Min Aung membahas transisi politik di negara lain, dan mengingatkan betapa pentingnya mencegah gelombang kekacauan seperti yang melanda Libya atau negara-negara Timur Tengah setelah gagalnya Musim Semi Arab 2011.

Pada saat yang sama, dia juga terkesan enggan menyerahkan kekuasaan militer kepada pemerintahan sipil. Saat Suu Kyi dan NLD berusaha mengamandemen konstitusi untuk mengurangi kewenangan tentara tahun lalu, adalah fraksi militer di parlemen yang tampil menggagalkan.

Kontroversi menaungi sang jenderal ketika operasi militer di negara bagian Rakhine pada 2017 memaksa lebih dari 730.000 warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Penyidik PBB mencatat perang yang dilancarkan Min Aung melibatkan pembantaian, pemerkosaan massal dan aksi pembakaran yang dieksekusi "dengan niatan genosida.”

Sebagai reaksi, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga jenderal lain pada 2019. PBB juga mendesak penyelidikan terhadap berbagai perusahaan yang dikuasai militer Myanmar, antara lain Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), di mana Min Aung dikabarkan menguasai 5.000 lembar saham.