Menuju Pembangkangan Sipil, Rakyat Myanmar Mulai Lakukan Pemogokan Massal

Kekerasan telah menimbulkan kekhawatiran dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai tidak dapat diterima. Pada Ahad malam, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken juga mengutuk kekerasan tersebut.

"Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan kekerasan terhadap rakyat Burma karena mereka menuntut pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis," tulis Blinken di Twitter seperti dikutip Al Jazeera, Senin (22/1/2021), merujuk pada Myanmar dengan nama sebelumnya.

AS telah menjatuhkan sanksi kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta pada 1 Februari dan perwira militer lainnya. Pemimpin yang terpilih secara populer Aung San Suu Kyi, yang juga pemimpin senior di Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta anggota komisi pemilihan ditangkap pada dini hari 1 Februari.

Militer mengeklaim harus merebut kekuasaan karena menuding adanya penipuan dalam pemilihan umum November lalu yang dimenangkan oleh NLD secara telak. Namun komisi pemilihan yang dilakukan telah menolak klaim tersebut.