Diserang Habis-habisan, Junta Myanmar Siap-siap Dijatuhi Sanksi dari AS hingga Inggris

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell mengatakan, meski menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar, UE tidak akan mengekang hubungan perdagangan dengan negara itu, karena dapat menimpa masyarakat.

“Kami mengambil kesepakatan politik untuk menerapkan sanksi yang menargetkan mili­ter,” kata Borrell.

Dia menambahkan, semua dukungan keuangan langsung dari sistem pembangunan untuk program reformasi Pemerintah akan ditahan.

KBRI Yangon Didemo

Gedung Kedutaan Besar Re­publik Indonesia (KBRI) di Yangon digeruduk massa anti­kudeta Myanmar, kemarin.

Massa mengepung gedung KBRI Yangon usai mendengar kabar bahwa Indonesia bersama sejumlah negara anggota ASEAN mendukung pemilihan umum yang diajukan pemerin­tahan junta.

“Protes telah berlangsung di Kedubes Indonesia di Yangon pagi ini, menyusul laporan yang muncul bahwa negara (RI) tengah membujuk negara ASEAN lain untuk mendukung pemilu baru yang diserukan junta militer ilegal,” cuit Hin Zaw, jurnalis Al Jazeera yang merupakan eks ko­responden Reuters di Myanmar.

Sejumlah foto pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, yang masih ditahan militer juga turut terpampang dalam demonstrasi tersebut. “Kami tidak butuh pemilu baru!” seru para pedemo di depan Kedubes RI.

“Kami ingin Pemerintah yang telah kami pilih KEMBALI. Hormati suara kami!” bunyi spanduk lainnya.

Menanggapi situasi ini, Ke­menterian Luar Negeri (Kemlu) memastikan Indonesia tidak mendukung digelarnya pemilu baru di Myanmar.

Keterangan tersebut disampai­kan Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah, merespons artikel kantor berita Inggris, Reuters.