Diserang Habis-habisan, Junta Myanmar Siap-siap Dijatuhi Sanksi dari AS hingga Inggris
Dalam artikel itu disebutkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong adanya rencana aksi ASEAN mengirim peninjau untuk memastikan junta militer menggelar pemilu dengan adil.
Menurut Faizasyah, pemberitaan Reuters tidak benar. Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang tertuang di artikel tersebut.
“Terlalu dini kalau disebut rencana aksi yang salah satunya menyebutkan seakan-akan mendukung adanya proses pemilu baru di Myanmar,” tegas Faizasyah dalam keterangan pers virtual Kemlu.
“Itu sama sekali bukan posisi Indonesia. Karena yang ingin kita garis bawahi, bagaimana kita mencari penyelesaian damai di Myanmar yang bersifat proses politik demokrasi inklusif yang melibatkan semua pihak,” jelasnya.
Seperti diketahui, krisis di Myanmar terjadi sejak 1 Februari 2021. Saat itu, militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil.
Usai kudeta, militer memberlakukan kondisi darurat. Warga Myanmar merespons dengan menggelar unjuk rasa besar setiap hari dan mogok massal.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: