Diserang Habis-habisan, Junta Myanmar Siap-siap Dijatuhi Sanksi dari AS hingga Inggris

Dalam artikel itu disebutkan, Menteri Luar Negeri Retno Mar­sudi mendorong adanya rencana aksi ASEAN mengirim peninjau untuk memastikan junta militer menggelar pemilu dengan adil.

Menurut Faizasyah, pemberi­taan Reuters tidak benar. Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang tertuang di artikel tersebut.

“Terlalu dini kalau disebut rencana aksi yang salah satunya menyebutkan seakan-akan mendukung adanya proses pemilu baru di Myanmar,” tegas Faizasyah dalam keterangan pers virtual Kemlu.

“Itu sama sekali bukan posisi Indonesia. Karena yang ingin kita garis bawahi, bagaimana kita men­cari penyelesaian damai di Myan­mar yang bersifat proses politik demokrasi inklusif yang melibat­kan semua pihak,” jelasnya.

Seperti diketahui, krisis di Myanmar terjadi sejak 1 Feb­ruari 2021. Saat itu, militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil.

Usai kudeta, militer member­lakukan kondisi darurat. Warga Myanmar merespons dengan menggelar unjuk rasa besar setiap hari dan mogok massal.