Songong Betul! Masa Divaksin Duluan Bareng Anggota DPR

Diam-diam, DPR sudah menggelar vaksinasi Covid-19. Selain menyasar para anggota Dewan, vaksin itu juga diberikan kepada anggota keluarga mereka. Padahal, mereka bukan prioritas sasaran vaksin Covid-19. Duh, kok DPR songong banget ya...

Vaksinasi untuk anggota DPR serta keluarga digelar tertutup di Kompleks Parlemen. Pihak Sekjen DPR tidak mengumumkan pelaksanaan vaksinasi ini. Para wartawan yang ngepos di Senayan juga tidak dikasih tahu. Vaksinasi itu baru terungkap setelah muncul video yang diunggah anggota DPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, melalui akun Instagram pribadinya, @abdulkadirkarding, Kamis (25/2). Wartawan kemudian mencoba mencari tahu di mana vaksinasi untuk anggota DPR itu digelar. Baca Juga: Kadis Sumber Daya Air DKI Dicopot, DPRD DKI Gak Peduli

Setelah ditelusuri, vaksinasi itu digelar di lantai bawah Gedung Kura-Kura. Awalnya, wartawan dapat memasuki lokasi vaksinasi yang sempat tanpa penjagaan di pintu masuk. Namun, proses vaksinasi digelar tertutup. Wartawan yang sempat masuk ke lokasi vaksinasi diminta tak membuat berita oleh pihak Kesetjenan DPR. Foto-foto proses vaksinasi anggota DPR yang telah diambil wartawan diminta dihapus.

Vaksinasi ini sudah digelar sejak Kamis (25/2). Target vaksinasi mencapai 12.000 orang. Mulai dari anggota Dewan, keluarga anggota Dewan, para pejabat Sekjen DPR, para PNS, dan para staf. Vaksinasi ditargetkan selesai selama pekan.  Baca Juga: DPR Akan Revisi UU ITE Berantas Buzzer Penyebar Hoax

Karding membenarkan, dia bersama istri dan anaknya menjalani vaksinasi di DPR. Karding menjelaskan, vaksinasi untuk anggota Fraksi PKB DPR dijadwalkan Kamis. "Itu (program vaksinasi) dari DPR. Di DPR itu khusus anggota sama anak-istri. Tadi jatahnya PKB sama Gerindra. Kemarin kayaknya sudah dibagi," kata Karding, saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Wartawan yang sempat masuk ke lokasi vaksinasi dipanggil pihak Sekjen DPR dan diminta menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP). KTP wartawan juga difotokopi.

Meski kondisi begini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah vaksinasi Covid-19 terhadap anggota DPR dan keluarga dilakukan secara tertutup. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku sudah mendapatkan jadwal pemberian vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan prosesnya dilakukan secara terbuka.

"Tidak benar vaksinasi ini dilakukan tertutup. Tidak ada yang ditutupi, karena vaksinasi ini adalah program Pemerintah," kata Dasco, kemarin.

Dasco menerangkan, vaksinasi tersebut juga dilakukan terhadap staf pendukung di lingkungan DPR. Termasuk pihak keamanan dan petugas kebersihan. "Karena DPR ini sudah masuk area merah. Banyak petugas keamanan dan pegawai yang terpapar Covid-19," katanya.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengakui, dalam vaksinasi itu tidak boleh ada foto-foto atau perekaman. Namun, dia mengelak bila vaksinasi di DPR dilakukan tertutup. Menurutnya, vaksinasi itu dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. 

“Kami tidak ingin di dalam ruangan itu selfie dan sebagainya, karena berisiko dari sisi protokol kesehatan. Kalau mau lihat secara gentian, saya persilakan. Tapi, kalau nanti pakai alat rekam, mengganggu,” katanya, dalam konferensi pers, di Gedung DPR, kemarin.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyesalkan vaksinasi ini. Sebab, keluarga anggota DPR tidak termasuk dalam prioritas penerima vaksin Covid-19. Menurutnya, prioritas vaksin Covid-19 saat ini adalah tenaga kesehatan (nakes), petugas pelayan publik, tokoh masyarakat/pejabat publik, dan lansia.

“Kita lihat dulu kriterianya. Kalau dia itu lansia atau sudah masuk kategori target vaksin, ya tidak apa-apa. Tapi, kalau di luar itu ya tentu jadinya salah sasaran," kata Dicky, kemarin.

Publik di dunia maya terlihat kesal dengan vaksinasi untuk keluarga anggota DPR ini. “Urgensinya DPR dan keluarganya divaksin duluan apaan emang?” cetus akun @baekyanee.

Akun @Guntaraganteng mencuit dengan sindiran. “Yang wajib divaksin duluan itu presiden, wakil dan keluarganya, DPR-DPRD-DPD dan keluarganya, menteri dan jajarannya, Polri-TNI, PNS dan pegawai BUMN. Nakes dan rakyat paling belakangan karena rakyat sudah kebal dengan kerasnya kehidupan,” tulisnya. [QAR]