Wapres Tak Diajak Bahas Perpres Miras Masih Jadi Buah Bibir, Ma’ruf Hanya Ban Serep, Hus!

Tidak dilibatkannya Wapres dalam penyusunan kebijakan, apakah pernah terjadi juga di era Jusuf Kalla (JK)? Juru Bicara JK, Husain Abdullah berbagi cerita soal pengalaman bosnya menjadi Wapres selama 2 kali, yakni di era Jokowi dan SBY.

Seingat Ucen, JK itu tidak pernah ketinggalan dari setiap rapat-rapat besar. Apalagi, jika kebijakan tersebut dianggap sensitif dan membutuhkan pandangan-pandangan tokoh masyarakat.

“Biasanya kan itu di sidang kabinet, Pak JK selalu ada itu. Rapat terbatas juga. Bisa berapa agenda di situ. Biasanya sih begitu Pak JK, pada zaman Pak JK,” kenang Ucen, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Rabu (3/3).

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai tidak ada kesalahan bila Presiden tidak melibatkan Wapres dalam pengambilan kebijakan. Meskipun saat Pilpres dipilih dalam 1 paket, pada dasarnya Wapres itu pembantu presiden, sama seperti menteri. Bedanya, menteri pembantu presiden di bidang tertentu, sedangkan Wapres di segala bidang.

“Jadi dalam pengambilan, mau Presiden ngajak Wapres atau tidak, ya itu diserahkan ke Presiden. Itu dari sisi ketatanegaraan. Jadi memang tidak perlu meminta pertimbangan ke Wapres,” terang eks ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu.

Yang sekarang ramai ini, kata dia, terletak pada soal etika politik. Refly menganggap tidak diajaknya Wapres sangat tidak etis. Apalagi, pembahasannya terkait investasi Miras yang seharunya Wapres selaku ulama, memiliki kapasitas membahas soal itu.

Namun, hal positif dari kejadian ini, kata Refly, terlihat bahwa Kiai Ma’ruf memiliki gaya komunikasi yang baik. Misalnya, saat Wapres meminta pertemuan empat mata dengan presiden. Kenapa baik? Karena Kiai Ma’ruf tidak memilih jalur konfrontasi. Beda dengan Wapres-wapres terdahulu yang cenderung mengkonfrontir kebijakan Presiden.

“Artinya, dia menjalin komunikasi yang baik. Tidak telat juga. Kan peraturan bisa dicabut. Atau pertemuannya dengan Presiden untuk memberi kepastian agar jangan sampai hal ini terulang. Terutama yang terkait dimensin keagamannya,” ulas Refly.

Sementara itu, Masduki Baidlawi tidak lagi mempersoalkan kejadian tersebut. Menurutnya, yang penting Jokowi sudah mencabut Perpres yang telah menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kita perlu apresiasi presiden. Karena beliau sebagai orang nomor satu memiliki kemampuan dengan jiwa besar menerima masukan dari ulama. Saya kira itu juga bagian dari keimanan bapak presiden,” tutur pria yang akrab disapa Cak Duki ini, kemarin.