Lewat Pembangunan Desa, Jabar Juara Lahir Bisa Terwujud

Senada dengan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Bambang Tirtoyuliono untuk mewujudkan visi tersebut yakni dengan melakukan kolaborasi dan inovasi. 

"Kuncinya hanya satu yakni bagaimana kita mampu berkolaborasi dan berinovasi sesuai dengan visi misi Gubernur Jawa Barat yakni Jabar Juara Lahir Batin," ujarnya.

Dia juga mengaku optimis pihaknya mampu mewujudkan kemandirian desa. Salah satunya dengan mensejahterakan masyarakat.  "Masyarakat sejahtera indikatornya simple saja bagaimana indikator Indeks Desa Membangun (IDM) ini bisa dipenuhi," imbuhnya.

Selain itu, penerapan teknologi di pedesaan. Pasalnya, teknologi tersebut banyak membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai potensi yang ada di desa. 

"Ketika bicara hebatnya sebuah negara maka tidak bisa terlepas dari potensi provinsi. Begitupun dengan hebatnya provinsi tidak akan pernah lahir Kabupaten dan kota yang hebat dan desa adalah tumpuannya. Jadi tidak berlebihan jika kita harus memulai pembangunan dari desa secara simultan," jelasnya.

Bambang menyebutkan Provinsi Jabar memiliki 11 prioritas pembangunan. Salah satuanya gerbang desa. Program tersebut bukan hanya dikawal oleh DPM Desa melainkan seluruh stakeholder termasuk perangkat daerah di Pemerintah Pusat, Provinsi Jabar, dan Kabupaten/Kota. 

"Bagaimana kita menyatukan Program dan kegiatan yang basisnya sesuai dengan prioritas pembangunan. Tentu, kita akan kawal," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, pemekaran penting dilakukan sebagai salah satu solusi memeratakan pembangunan. 

“Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang punya 7.000 desa, kita hanya 5.312 desa. Jadi perbedaan fiskalnya juga Rp1-2 triliun," paparnya. 

Dia juga mengapresiasi Pemda Provinsi Jawa Barat yang cepat tanggap dalam merespons pemekaran daerah. Ini perlu diteruskan dengan data desa yang presisi, di mana peta spasial dan numerik dipadukan. 

"Karena dengan berbasis data yang akurat maka batas desa juga nanti nggak akan ada konflik. Jadi harus batas itu dulu datanya presisi dulu," pungkasnya.