Melihat Nama-Nama yang Bisa Di-Reshuffle, 'Ketum Demokrat KLB Moeldoko Layak Didepak'

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sudah mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Ia meyakini reshuffle kabinet akan dilakukan pekan ini juga.

Sejumlah nama pun disebut-sebut akan diganti. Yang pertama disebut akan diganti adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ketua organisasi relawan pendukung Jokowi, Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menilai Pratikno pantas diganti. Immanuel mengatakan sosok Yusril Ihza Mahendra dinilai cocok gantikan Pratikno.

Baca Juga: Ngabalin Bocorkan Jadwal Reshuffle Bisa Pekan Ini, Jokowi Ganti Nadiem Makarim?

"Dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang menguasai ketatanegaraan dan berkenaan dengan negara, saya rasa Pak Yusril layak untuk menggantikan Pak Pratikno," kata Immanuel dalam diskusi daring, Selasa (13/4).

Selain Yusril, Immanuel juga menilai  mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie cocok gantikan Pratikno. Menurutnya, baik Yusril maupun Jimly dianggap sosok yang mumpuni mengisi posisi Mensesneg. "Itu kan mereka orang-orang yang secara keilmuan atau secara apa gitu mereka mumpuni gitu dua orang itu," ujarnya.

Immanuel setidaknya menilai ada lima menteri yang dianggap layak diganti. "Lima menteri ini juga harus menjadi perhatian khusus bapak Presiden karena bahaya, apalagi Pratikno. Menurut kita, Pratikno ini menteri yang selalu menjerumuskan Presiden dalam jurang politik yang menurut saya bahaya sekali," ucap Immanuel.

Sementara itu, empat menteri lain yang dinilai layak di-reshuffle adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. "Jadi ya menurut saya Presiden harus peka kalau tidak peka ini bahaya," katanya.

Pengamat politik Ray Rangkuti memprediksi, menteri-menteri yang akan diganti kali ini kemungkinan adalah pembantu presiden yang telah bekerja lebih dari setahun. Menurutnya, kinerja seorang menteri baru bisa diukur minimal dalam kurun waktu setahun. "Ini artinya untuk menteri-menteri anyar yang  diangkat pada Desember 2020 lalu posisinya aman dari reshuffle," kata Ray Rangkuti dalam keterangan, Selasa (13/4).

Dia mengatakan, pada Desember 2020, Presiden Jokowi melantik enam menteri baru, yakni Tri Rismaharini sebaga Mensos, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Yaqut Cholil Qomas (Menag), Budi Gunadi Sadikin (Menkes), dan M Lutfi (Mendag).

Ray menilai, enam orang menteri baru itu berpeluang besar dipertahankan oleh Jokowi karena masa jabatan mereka masih seumur jagung. Dia mengatakan, kalau dari aspek waktu, setidaknya menunggu satu tahun lagi untuk mengukur kinerja. Dia mengatakan, Jokowi bukanlah tipikal pemimpin yang mengukur kinerja dalam waktu singkat. Menurutnya, dari aspek waktu itu terlalu cepat karena belum sampe 3-4 bulan.

Menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu juga telah menunjukkan gebrakan-gebrakan. Ray mencontohkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dia menilai, Trenggono telah berani melakukan gebrakan dengan melarang ekspor benih bening lobster, komoditas yang merupakan kekayaan alam Indonesia.

"Beliau sudah buat keputusan yang sekarang menarik kembali kebijakan ekspor benur. Itu cukup disambut khalayak," katanya.

Dia mengatakan, Trenggono pada Februari 2021 sempat mengungkap alasan rencana pelarangan ekspor benih bening lobster (BBL). Trenggono menilai benur merupakan kekayaan alam Indonesia. Selain itu, nilai tambah dari benur yang akan lebih menguntungkan bila diekspor bukan dalam bentuk benih, tetapi ketika sudah berukuran besar dan siap konsumsi.

Tak hanya itu, Trenggono melalui program terobosannya dinilai mampu mewujudkan mimpi Jokowi menjadikan laut sebagai salah satu sumber ekonomi Indonesia di masa depan. Hal terlihat dari keberanian Trenggono memasang target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan tangkap sebesar Rp12 triliun pada 2024, menggenjot perikanan budi daya, hingga memperhatikan kesejahteraan nelayan melalui jaminan hari tua.

Selain Trenggono, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga dianggap telah melakukan gebrakan dengan menekan angka penularan Covid-19 dan vaksinasi. Ray juga mencatat menteri tersebut tergolong sosok menteri yang tidak bermasalah.