Rizal Ramli Dijegal Denny: Selama Saya Masih Ada, Bapak Tidak Akan Jadi Presiden, Percayalah..

Pegiat media sosial Denny Siregar, merespons pernyataan Ekonom Senior Rizal Ramli yang berandai-andai menjadi Presiden Republik Inddonesia.

Terkait itu, Denny pun dengan tegas menyatakan, selama dirinya masih ada maka ekonom senior Rizal Ramli tidak akan menjadi presiden. Baca Juga: Belain Habib Rizieq, Munarman Sampai Ngamuk-Ngamuk, Celetuk Denny Orang Barbar Boleh Hadir?

"Pak @RamliRizal, selama saya masih ada, percayalah, bapak tidak akan jadi Presiden. (emoji tertawa)," cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat Sabtu (24/4/2021).

Diketahui sebelumnya, Rizal Ramli membeberkan sejumlah kebijakan yang diambil kalau dia dipercaya menjadi pemimpin atau presiden. Baca Juga: Denny Bikin Geger Lagi, Ormas yang Pentolannya Habib Rizieq Dikuliti Habis: Tempat Teroris!

Yang pertama yakni, menghapus Undang-Undang (UU) Omnibus Law pada hari pertama menjabat sebagai presiden.

"Satu hari pertama saya jadi presiden, saya akan hapuskan Undang-Undang Omnibus Law," ujarnya dalam video di kanal YouTube Bang Arief seperti dilihat di Jakarta, Jumat (23/4/2021). 

Baca Juga: Rizal Ramli Jadi Presiden, Habib, Jumhur Dkk Langsung Bebas, Gantian Kelompok Koruptor Masuk Penjara

Baca Juga: Rizal Ramli Puji Megawati: Salut Mba... Jangan Jadi Partai Keluarga!

Baca Juga: Dengar Nih Omongan Netizen untuk Novel 212 Si Pendukung Rizieq: Lo yang Gantiin? Najis...

Sambungnya, "Kenapa? Karena tanpa Omnibus Law kita bisa meningkatkan ekonomi, kok. Saya sudah buktikan," ujarnya.

Yang kedua, ia mengaku akan mencabut UU Minerba lantaran seharusnya sudah 30 tahun dan telah sampai waktunya dikembalikan kepemilikannya ke negara.

"Tapi pada bayar semua sama DPR, sama partai-partai, sehingga diperpanjang 10 tahun," sambungnya.

Ia memaparkan bahwa sumber kekayaan alam yang paling besar di Indonesia berasal dari sumber daya alam, tetapi malah diberikan kepada pihak asing.

"Jadi, kalau Rizal Ramli jadi pemimpin, kita batalin itu Undang-Undang Minerba. Saya akan ambil, Republik Indonesia akan ambil lima persen kepemilikannya," katanya.

Selain itu, langkah ketiga yang akan diambilnya adalah mengeluarkan keputusan presiden bahwa partai politik dibiayai oleh negara, seperti yang diterapkan di Eropa, Finlandia, dan sejumlah negara lainnya.

"Saya sudah alokasikan sekitar Rp30 triliun. Sekitar Rp15 triliun untuk masing-masing partai, 15 partai satu triliun. Sisanya berdasarkan jumlah vote, tetapi AD/ART semua partai harus diubah supaya terjadi demokrasi internal," paparnya.

"Yang keempat adalah, ekonomi kita akan genjot. Tahun pertama enam persen, tahun kedua harus di atas 10 persen, karena itu satu-satunya cara mengejar ketinggalan kita dari negara lain."

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia mungkin mencapai ketertinggalan itu karena pemimpin saat ini, baik nasional maupun lokal, KW2 atau KW3 dan disponsori oleh bandar. Selanjutnya, langkah kelima yakni membebaskan para habib dan jumhur atau ulama yang dibui lantaran adanya Islamofobia.

"Terakhir, kita enggak ada lagi orang yang ditangkap hanya karena Islamofobia, siapa pun yang menghina agama, kita penjarakan sama koruptor," ucapnya.

"Habib, Jumhur, kita lepasin semua, termasuk di Papua, asal jangan ikut gerakan bawa senjata," tukasnya.