Gubernur Lukas Enembe Minta Label KKB Teroris Dikaji Ulang, DPR Langsung Bereaksi

Gubernur sebagai eksekutif daerah dinilai harusnya membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah semestinya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Papua.

Pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas mengkritisi pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta agar pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.

Baca Juga: Pak SBY dan Mas AHY Tolong Jawab! Ini Beneran Partai Demokrat Dukung KKB Papua?

"Menurut saya sebagai pemerintah di daerah, beliau tidak bisa memberikan statement ke publik seperti itu, walaupun secara pribadi beliau adalah pimpinan politik di daerah," ujar Yan dalam perbincangan melalui telepon di Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Dia menuturkan, secara struktural gubernur merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Pernyataan Lukas Enembe yang disampaikan secara terbuka di publik seperti itu dinilai kurang tepat karena bukan ranah politik yang harus dilakukan oleh seorang gubernur.

"Jadi saya pikir tidak sepantasnya. Beda dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga DPRP atau MPRP yang mengeluarkan itu mungkin sah-sah saja," tuturnya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra ini meminta kepada tim Gubernur Papua agar bekerja proaktif, tidak hanya membuat press rilis yang dilempar ke media dan publik.

Menurutnya, gubernur harus membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat dalam rangka menangani situasi konflik Papua yang berkepanjangan.

"Sehingga masyarakat sipil, masyarakat kita yang ada di Papua tidak menjadi korban dari perkembangan dinamika politik dan keamanan yang terjadi di Papua," katanya.