Energy Watch: Pemerintah Perlu Hati-hati Menunjuk Pengelola Blok Migas di Daerah

Daerah pun harus transparan, apakah benar dikelola sepenuhnya atau justru diam diam diserahkan ke swasta.

Jika diserahkan ke Grup Bakrie, masih banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh Group Bakrie seperti kasus Lapindo yang sampai sekarang belum selesai.

Mereka juga masih mempunyai beban hutang kepada pemerintah yang belum terselesaikan.

Belum lagi utang-utang mereka kepada pihak lain yang belum selesai. Jadi, Mamit menilai wajar ada kekhawtiran dari masyarakat Aceh terkait keterlibatan mereka di PT PGE. Karena bagaimanapun, industri migas adalah industri yang penuh resiko dan juga biaya tinggi. 

"Track record Group Bakrie melalui anak perusahaan di sektor migas kurang bagus,"

Dengan kondisi keuangan Group Bakrie apakah mereka bisa berkomitmen untuk meningkatkan dan mengelola Blok B. Saya juga sedikit menyanyangkan pemda Aceh kurang berhati-hati dalam memilih partner dalam mengelola Blok B karena Blok B akan menjadi penerimaan daerah ke depannya," tegas Mamit, saat dihubungi wartawan, Minggu (23/5/2021).

Pemda jika memang ingin mencari pihak swasta atau partner, lanjut Mamit, seharusnya mencari yang punya pengalaman bagus di sektor migas serta pastinya mempunyai keuangan yang bagus.

Memang untuk mengelola sendiri Blok B bagi Pemda Aceh saya kira cukup sulit dengan anggaran yang mereka miliki. Makanya mereka harus berhati-hati memilih partner.

Termasuk juga, kata Mamit, PT PGE harus berkomunikasi dengan Bumi Siak Pusako, BUMD Riau yang  mengelola lapangan mereka setelah diserahkan oleh Chevron.