Energy Watch: Pemerintah Perlu Hati-hati Menunjuk Pengelola Blok Migas di Daerah
"Pertamina dan pemda Aceh harus transparan," kata Marwan.
Terkait alih kelola blok migas yang seringkali digunakan elit untuk mengambil untung, Marwan pun meminta DPR RI maupun DPRD setempat harus bersuara.
"DPR RI dan DPRD Aceh harus bersuara! Setiap ada penyerahan blok harus jelas signature bonusnya. Bakrie bayar berapa?" ungkap dia.
Karena, kata dia, masuknya Group Bakrie dalam pengelolaan Blok B tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Dan sangat wajar jika masyarakat Aceh terutama Aceh Utara menolak kehadiran mereka.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: