Kerja keras APBN melalui belanja negara terus dijaga untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2021 tercatat mencapai Rp723,0 triliun atau 26,3 persen APBN 2021, tumbuh signifikan sebesar 15,9 persen (yoy).
"Realisasi belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp489,8 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp233,2 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa secara virtual di Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Dia menyebutkan, realisasi belanja Pemerintah Pusat tumbuh tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja K/L sebesar 37,2 persen (yoy) dan belanja non K/L yang tumbuh 17,7 persen (yoy).
"Realisasi belanja barang K/L tumbuh 87,1 persen, terutama didukung penanganan kesehatan dan vaksinasi, serta pemberian bantuan pelaku usaha mikro, serta memberikan manfaat berupa pengadaan 23,9 juta dosis vaksin, klaim biaya perawatan untuk 159,7 ribu pasien Covid-19, pemberian bantuan kepada 8,29 juta pelaku usaha mikro, dan pemberian BOS Kemenag kepada 3,45 juta siswa sekolah swasta, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jaringan senilai Rp1,5 triliun," jelas Menkeu.
Baca Juga: Meski Mengecil, APBN Masih Defisit Rp138,1 Triliun
Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 7,1-8,3 Persen di Kuartal II
Baca Juga: Tiga Bulan, APBN Sudah Tekor Rp144 Triliun
Selanjutnya, realisasi belanja modal tumbuh signifikan sebesar 132,4 persen, terutama berasal dari proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas. Realisasi belanja modal antara lain digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bendungan sebesar 61,61 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp7,82 triliun, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 600 km dengan progress sebesar 23,87 persen, rehabilitasi sepanjang 3.900 km dengan progres sebesar 24,23 persen, dan pembangunan jalur KA yang telah terealisasi sebesar 66,58 persen dari target 236,66 km’sp.
"Selain itu, belanja modal juga telah digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 59,14 km senilai Rp0,5 triliun dan pembangunan jembatan sepanjang 3,31 km senilai Rp0,2 triliun," tambahnya.
Selanjutnya, realisasi belanja bansos mencapai Rp61,4 triliun, atau tumbuh 0,1 persen, antara lain disalurkan melalui pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin, pemberian sembako kepada 15,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 9,6 juta KPM, pemberian bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM, pemberian KIP Kuliah kepada 906,9 ribu mahasiswa dan penyaluran PIP kepada 9,9 juta siswa.
Kemudian realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat, utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja. Realisasi belanja subsidi sampai dengan April 2021 tumbuh 24,1 persen (yoy), terutama dipengaruhi kenaikan subsidi listrik akibat adanya carryover penjualan tahun 2020 ke 2021, serta kenaikan ICP dan volume konsumsi LPG.
Menkeu mengatakan, belanja Subsidi telah direalisasikan untuk pemberian subsidi solar, minyak tanah, LPG, listrik, dan bunga perumahan bagi masyarakat, serta subsidi bunga KUR dan subsidi pupuk.
"Sedangkan belanja lain-lain tumbuh 379,9 persen (yoy) didorong pemberian bantuan iuran JKN kepada 19,15 juta masyarakat dan pelaksanaan program pra-kerja kepada 2,8 juta masyarakat," tukasnya.
Sementara itu, penyaluran dana TKDD sampai dengan 30 April 2021 terealisasi sebesar 29,3 persen dari total alokasi TKDD 2021. Peningkatan kinerja penyaluran TKDD terjadi untuk: (1) Peningkatan DBH akibat penyaluran Kurang Bayar tahun sebelumnya, (2) Penyaluran DAK Nonfisik sesuai dengan jadwal, dan (3) Peningkatan Dana Otonomi Khusus dan DIY karena Pemerintah Daerah telah menyampaikan permohonan dan memenuhi persyaratan lebih cepat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman