Sungguh Ironi! Seorang Pegawai KPK yang Juga Pengajar Wawasan Kebangsaan Tapi Tak Lolos TWK

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono masuk dalam daftar 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Mirisnya, selama ini Giri merupakan pengajar wawasan kebangsaan yang rutin menjadi narasumber di berbagai sekolah, kampus hingga lembaga negara.

Sosok yang sudah 16 tahun mengabdi di KPK itu bahkan pernah menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik dalam pelatihan kepemimpinan nasional II angkatan XVII di LAN. Sehari sebelum pelantikan alih status pegawai KPK yang lolos TWK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (31/5), Giri menuliskan sebait puisi melalui cuitan dalam akun Twitternya @girisuprapdiono. 

Baca Juga: Hari ini 1.271 Pegawai KPK hasil TWK dilantik jadi ASN

Besok...1 Juni 2021

Kami tak berdiri di karpet itu lagi

Di gedung merah putih 

Gedung yang dibangun 

Penuh perjuangan 

keringat dan 

air mata

Dari kumpulan receh koin, dari si miskin pun ada.

merah itu akan pudar

putih itu pun kusam

Garudaku berlinang 

75 anak bangsa

 Adalah asa

Giri memandang pemberhentian 51 pegawai KPK jelas merupakan pembangkangan terhadap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, dia mengingatkan, Jokowi sebelumnya dengan tegas telah menyatakan TWK tidak bisa serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

"Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," tegas Giri.

Dia kecewa bahwa pernyataan tegas Jokowi kemudian tidak didengar dan pegawai KPK tetap akan diberhentikan. "Tentu kekecewaan ini kami tujukan mewakili rakyat Indonesia dan mewakili seluruh pegawai, bukan hanya 75 pegawai saja. Karena ini harapan Indonesia bersih. Simbol-simbol kejujuran dan integritas yang diluluhlantakkan dengan cara-cara yang demikian," ucap Giri.

Giri bahkan mengaku, bersedia  untuk berdebat langsung dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait wawasan kebangsaan. Kesediaannya itu berawal dari tantangan seorang netizen di media sosial Twitter.

"Bagaimana jika Firli vs Giri diadu one-on-one debat dan pamer track record soal Wawasan Kebangsaan di forum terbuka? @MataNajwa bisa fasilitasi," tulis akun @NephiLaxmus.

Cuitan tersebut kemudian mendapat respons dari mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Ia lantas meneruskan hal itu dengan menanyakan langsung kepada Giri apakah bersedia menerima tantangan atau tidak.

"Menyambut ide debat ttg Wawasan Kebangsaan antara salah1 pegawai yg dinyatakan tdk lolos TWK dengan Ketua KPK, respons @girisuprapdiono ini perlu diwujudkan dlm sebuah forum. Agar kita paham siapa yang paham dan bagaimana wawasan kebangsaan," tulis Febri 

"Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, Mundur dan meletakkan jabatan. Bisa gitu gak?," jawab Giri melalui akun twitter-nya. 

Baik Giri, Febri maupun akun @NephiLaxmus sudah memberikan izin kepada Republika untuk mengutip cuitannya.

Giri lahir di Ponorogo pada tanggal 9 Juli 1974. Selama mengabdi di KPK, Giri pernah menjabat sebagai Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Ia  juga pernah menjadi Direktur Gratifikasi.

Sebelum bekerja di KPK,Giri pernah menjadi National Management Concultant di BAPENAS-UNDP.

Dalam dunia akademik, Giri menyelesaikan pendidikan sarjana di Teknik Perencanaan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1999. Ia pun melanjutkan program master di University of Roterdam pada 2001 dengan jurusan International Institute to Social Studies-Erasmus.

Diketahui, hasil koordinasi KPK, BKN, Kemenpan-RB, Kemenkumham, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa 51 dari 75 pegawai itu dinyatakan tidak lulus, sementara 24 sisanya dapat dibina lebih lanjut sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).  Rencananya pada Selasa (1/6) besok, para pegawai KPK yang lolos TWK akan dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara.