Analis Nuklir Israel Keluarkan Peringatan: Waktu Bernegosiasi dengan Iran Berakhir

Ketika Iran terus melanjutkan program nuklirnya dan Amerika Serikat mendorong untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015, beberapa memperingatkan bahwa waktu untuk negosiasi telah berakhir.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Senin (7/6/2021) mengatakan bahwa "masih belum jelas" apakah Teheran siap untuk mematuhi perjanjian nuklir yang ditandatangani dengan kekuatan dunia.

Baca Juga: Menlu Blinken ke China: Tragedi Tiananmen Penumpasan Mematikan

Berbicara pada sidang Komite Urusan Luar Negeri DPR, Blinken juga mengatakan bahwa waktu istirahat bagi Iran untuk merakit senjata nuklir bisa turun menjadi hanya beberapa minggu jika terus melanggar ketentuan pakta.

AS dan Iran memulai pembicaraan tidak langsung di Wina pada bulan April untuk mencapai kesepakatan dan melanjutkan kepatuhan dengan perjanjian nuklir yang dicapai pada tahun 2015, dan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018.

Setelah komentar Blinken, analis regional mengatakan bahwa pendekatan yang berbeda sekarang diperlukan.

Dr. Soli Shahvar, direktur pendiri Pusat Ezri untuk Studi Iran dan Teluk Persia di Universitas Haifa, mengatakan kepada The Media Line bahwa kebijakan “peredaan” Barat telah terbukti tidak membuahkan hasil.

"Saya tidak melihat alasan untuk terus mencoba kembali ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau dalam melakukan negosiasi," kata Shahvar, menggunakan nama resmi untuk perjanjian nuklir, dilansir Jerussalem Post, Rabu (9/6/2021).

“Hal logis yang harus dilakukan adalah melanjutkan sanksi dan mengambil langkah yang lebih agresif terhadap Iran. … Jika saya seorang penasihat, saya akan merekomendasikan pengerasan kebijakan.”

Shahvar, seorang cendekiawan kelahiran Iran yang saat ini tinggal di kota pelabuhan Haifa, Israel utara, mengatakan bahwa tindakan yang lebih ketat tidak harus terbatas pada arena ekonomi, tetapi juga dapat mencakup mendukung kelompok hak asasi manusia di Iran dan menambahkan lebih banyak individu yang terhubung ke rezim ke daftar pantauan teroris.

Tidak ada kemungkinan untuk berhasil bernegosiasi dengan Teheran karena ekstremisme agama dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung, kata Shahvar. Dari sudut pandang Timur Tengah, bersikeras pada pembicaraan dipandang sebagai bentuk kelemahan dan hanya berfungsi untuk mendorong para pemimpin Republik Islam untuk melanjutkan jalan yang telah mereka ambil.

“Ini adalah rezim gila yang hanya menciptakan teror, kekerasan, dan kematian, jadi bagaimana Anda bisa menerimanya? Kenapa [kekuatan Barat] tidak membantu sekutu alami mereka, rakyat Iran?” tanya Syahvar.

“Kami tahu bahwa Iran berada dalam situasi yang sangat berbahaya secara ekonomi,” katanya. “Anda harus menciptakan keadaan sehingga rakyat sendiri dapat bangkit melawan rezim mereka sendiri, yang mereka benci.”

Pengaruh China dan Rusia yang berkembang di kawasan ini semakin memperumit masalah.

China baru-baru ini menandatangani kesepakatan perdagangan 25 tahun senilai $400 miliar dengan Republik Islam, yang akan membuat China berinvestasi dalam infrastruktur Iran. Sementara itu, Rusia telah berulang kali mendukung Iran dalam beberapa masalah utama dan memandang Teheran sebagai sekutu regional.

Avi Melamed, presiden dan pendiri Inside the Middle East: Intelligence Perspectives, mengatakan kepada The Media Line bahwa Iran telah menghadirkan tantangan multi-cabang kepada komunitas internasional.

Program nuklir adalah salah satu dari beberapa masalah, katanya, bersama dengan program rudal Iran dan penggunaan milisi atau kelompok proksi di seluruh Timur Tengah.

JCPOA, Melamed mencatat, tidak banyak berbuat untuk mengekang agresi tersebut.

“Beberapa dalam komunitas internasional masih bersikeras untuk menutup mata terhadap tantangan berat dan kompleks yang disajikan oleh rezim Iran,” kata Melamed. “Kami menghadapi ancaman Iran yang berkembang dan parah di kawasan itu. Lonceng alarm seharusnya sudah berbunyi sejak lama di ibu kota Barat. Sayangnya, para pemimpin Barat gagal atau tidak mau menghadapi tantangan itu dan itu hanya akan menjadi lebih buruk.”

Selain Israel, pemain besar lainnya di Timur Tengah juga memandang aspirasi nuklir Teheran sebagai ancaman besar, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Seperti Shahvar, Melamed percaya bahwa AS dan Eropa Barat perlu mengadopsi pendekatan yang jauh lebih tanpa kompromi untuk masalah ini.

“Tampaknya ada kesenjangan yang mengganggu antara retorika dan pernyataan, dan apa yang terjadi di lapangan,” katanya.

Pemerintah baru Israel juga dapat mengubah elemen persamaan pada program nuklir Iran dengan cara baru dan tak terduga. Dipimpin oleh Naftali Bennett dari Yamina, koalisi – yang mencakup spektrum politik Israel dari kiri ke kanan dan bahkan termasuk partai Islam – tampaknya siap untuk dilantik menjadi Knesset pada hari Minggu.

Sementara Melamed tidak mengharapkan pendekatan Bennett ke Iran berbeda dari pendahulunya, Binyamin Netanyahu, perubahan itu dapat membuka jalan menuju dialog yang lebih produktif dengan sekutu Barat.

“Ini adalah aspek yang menarik karena sangat jelas bahwa Tuan Netanyahu untuk alasan yang berbeda menghasilkan semacam kebencian di dalam pemerintah Eropa Barat dan pemerintahan Biden,” kata Melamed. “Dalam konteks itu, kita bisa mengharapkan dialog yang lebih lancar antara pemerintah baru dan pemerintahan Biden.”