Kemarin Ustad Somad Ngamuk Sejadi-jadinya Soal Dana Haji, Lha Sekarang Malah Bilang Gak Paham...

Baca Juga: Reaksi Keras UAS Disebut Masuk Bursa Capres 2024: Saya Ustaz...

Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Disebut Jadi Capres-Cawapres Potensial di Pilpres 2024

Lanjutnya, UAS mengatakan jika umat Islam sudah mengamuk maka para penguasa baru akan berhenti. Namun, jika sebaliknya kaum muslim tetap diam maka dana haji akan tetap dipakai. Karena itu, UAS mengingatkan para petinggi di Tanah Air bahwa kelak semua perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan yang Maha Kuasa.

"Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT!" ujar UAS.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

"Silakan jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden, jabatan kalian hanya dua periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya!" tukasnya.

Adapun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko dengan tegas membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia yang telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram, NTB.

Ditegaskan oleh Moeldoko bahwa saat ini setoran dana calon haji yang dikelola oleh Pemerintah masih tersimpan aman. Namun pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19.

"Saya sudah berbicara dengan pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, red.) bahwa uangnya aman," kata dia.

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji

"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke tanah suci karena faktor keselamatan yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi masalah yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ucap mantan Panglima TNI itu.

Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan dan negara, terutama bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji.

"Jadi tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini. Kalau ada isu macam-macam, itu menyesatkan," kata Moeldoko.