Coba Dengar Pak Jokowi-Bu Sri, 70% Tolak Pajak Sembako: Tidak Memihak Rakyat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Big Data Expert Continuum Data Indonesia melakukan survei respons masyarakat terhadap wacana PPN sembako yang sempat menghebohkan Indonesia baru-baru ini. Data diperoleh melalui 86,2 ribu perbincangan dari 63 ribu akun Twitter yang berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu 10 hari.

Perwakilan Big Data Expert Continuum Data Indonesia, Omar Abdillah, mengungkapkan bahwa 87 persen masyarakat memberikan respons negatif terhadap wacana pajak sembako dengan 70 persen di antaranya mengatakan pajak sembako tidak memihak kepada rakyat.

Baca Juga: Heboh Pajak Sembako, Dahlan Iskan: Untung Dokumennya Bocor

"70 persen masyarakat kecewa dan menolak wacana pajak sembako yang tidak memihak kepada rakyat. Jadi, itu poin besarnya," ujarnya dalam Diskusi Publik INDEF: Analisis Big Data Rencana PPN Sembako, Apa Kata Masyarakat?, Senin (28/6/2021).

Masyarakat menilai kebijakan PPN sembako akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga makin membebani rakyat terutama di masa pandemi. Padahal, rakyat banyak yang kesulitan mendapat pekerjaan, pengangguran, hingga usaha tidak berkembang akibat situasi pandemi.

Selain itu, terdapat beberapa argumen lain dari masyarakat terkait wacana PPN sembako. Rakyat membandingkan wacana kenaikan PPN sembako dengan kebijakan PPnBM gratis yang bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil.

Kemudian, masyarakat juga membandingan wacana tersebut dengan korupsi dana bansos yang dilakukan para petinggi. Masyarakat merasa miris dengan fakta dana bansos dikorupsi, tetapi di saat yang sama pemerintah malah mewacanakan kenaikan PPN sembako yang dinilai akan berdampak pada rakyat kelas bawah.

Sebagian masyarakat juga merasa enggan membayar pajak karena memandang pemerintah tidak terbuka dalam transparansi penggunaan pajak sehingga mereka cenderung mempertanyakan pajak yang mereka bayar akan digunakan untuk apa.

"Walaupun kita tahu pajak itu katanya akan digunakan untuk pembangunan, tapi masyarakat tetap merasa transparansinya tidak jelas," kata Omar.

Masyarakat juga mengkritik kurangnya komunikasi pemerintah kepada rakyat. "Ini kan sebenarnya juga bagian dari komunikasi pemerintah, bagaimana wacana PPN sembako ini bocor. Masyarakat udah riweuh duluan, padahal pemerintah sendiri belum memberikan komunikasi apapun," tutur Omar.