Luhut Jadi Panglima Perang Lawan Covid-19: Hey, Virus Itu Gak Bisa Berpolitik!
Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan
Dewan Pakar Asosiasi Pembicara Profesional Indonesia, Emrus Sihombing, angkat bicara terkait pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
Menurut dia, PPKM Darurat seharusnya dipimpin menteri kesehatan, bukan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
"Seharusnya panglima kita menteri kesehatan. Jadi, kementerian-kementerian lain harus supporting," ujar Emrus dalam keterangan yang pada Jumat (3/7/2021). Baca Juga: Menko Luhut Wanti-wanti Jangan Ambil Untung dari 'Obat' Covid-19 Selama Pandemi!
Menurut Emrus, jika pertimbangan memilih Luhut karena posisinya sebagai menko, kurang pas. Sebab, kata Emrus, Luhut tidak membawahi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Dia bukan menko di bidang kesehatan. Kesehatan di bawah Menko PMK," jelasnya. Baca Juga: Dukung PPKM Darurat, Puskepi Minta Pemerintah Berlakukan Wajib Vaksin Keluar Masuk Jawa Bali
Menurutnya, Jika PPKM Darurat dikomandani menkes, menterinya juga harus orang yang ahli di bidang kesehatan. Sebab, kata Emrus, penanganan covid-19 membutuhkan pendekatan saintifik.
"Tidak ada nuansa politik dalam konteks ini. Virus ini kan tidak bisa berpolitik," jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan dimulai sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
Tag Terkait:
