Top! Puan Maharani Balas Air Tuba dengan Air Susu

Ketua DPR, Puan Maharani angkat suara terkait polemik fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel. Puan menolak fasilitas tersebut.

Soal fasilitas isoman bagi Anggota DPR itu tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021. Surat tersebut berisi informasi terkait penyediaan fasilitas isoman bagi anggota DPR yang terpapar tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan.

Fasilitas isoman tersebut disediakan di dua hotel bintang tiga di Jakarta. Yaitu Hotel Ibis di Jalan Daan Mogot dan Hotel Oasis di Jalan Senen Raya.

Baca Juga: Puan dan Airlangga Colong Start Pilpres Pasang Baliho, Pengamat: Pencitraan, Mending untuk Rakyat!

Menurut Sekjen DPR, Indra Iskandar, fasilitas isoman di hotel ini merespon keluhan anggota dewan yang tinggal di rumah jabatan, Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka yang tinggal di sana khawatir tertular jika ada anggota dewan atau staf yang isolasi mandiri di kawasan rumah dinas wakil rakyat itu.

Gara-gara ini, DPR pun jadi bulan-bulanan di dunia nyata dan dunia maya. DPR dinilai tidak peka atas kondisi rakyat yang diwakilinya.

Menanggapi banyaknya kritikan dari masyarakat, Puan meminta Sekjen DPR mengevaluasi kembali rencana penyediaan fasilitas isoman yang berasal dari lingkungan DPR.

“Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR, belum perlu dilakukan,” kata Puan di Jakarta, kemarin.

Politisi PDIP itu meminta, Sekjen DPR berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan untuk pegawai DPR yang positif Corona.

“Jadi kalau ada pasien Covid-19 dari karyawan, perangkat maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi,” kata Puan.

Selain Puan, fraksi-fraksi di DPR juga menolak fasilitas isoman di hotel. Anggota Fraksi Gerindra di DPR, Habiburokhman menyebut, anggota DPR kebanyakan enggan mengambil fasilitas tersebut, walaupun disediakan. “Isoman di rumah masing-masing tentu lebih nyaman karena dekat dan bisa berkomunikasi dengan keluarga,” ujarnya.

Ketua Fraksi NasDem, Ahmad Ali juga menolak fasilitas tersebut karena berlebihan. Apalagi, saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

“Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah,” imbuh Ali.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai usulan ini tidak mencerminkan kondisi masyarakat saat ini. “Pada praktiknya harus benar-benar menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah Corona ini,” tekan Jazuli.

PAN lebih kencang menolak fasilitas tersebut. Anggota Fraksi PAN, Yandri Susanto meminta usulan ini dibatalkan. “Ini tidak tepat,” terang Yandri.

Baca Juga: Puan Omeli Daerah-daerah yang Mandek Bayar Insentif Nakes: Bertaruh Nyawa, Segera Bayarkan

Anggota Fraksi Golkar, Sarmuji juga menolak fasilitas tersebut. Dia menilai, program Kesetjenan DPR itu tak sensitif. “Lagian kalau untuk isoman seharusnya anggota DPR masih bisa menggunakan dana pribadinya masing-masing,” sambar dia.

Anggota Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyuarakan pendapat serupa. Menurut dia, program itu berlebihan. “Hemat saya, jelas itu berlebihan alias mubazir, mohon kembalikan saja anggarannya untuk kepentingan rakyat yang isoman,” harap anggota DPR komisi XI itu.

Anggota Fraksi PPP, Achmad Baidowi menjelaskan, meski program ini sah dan sama seperti fasilitas asuransi kesehatan untuk pejabat negara, tapi PPP akan mengabaikannya. “PPP tidak mengambil fasilitas tersebut. Sifatnya pilihan bukan kewajiban,” cetus Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi.

Anggota Fraksi Demokrat, Herman Khaeron meminta Kesetjenan mengkaji ulang programnya.

“Ketika terpapar Covid-19, yang dibutuhkan adalah kehadiran paramedis bukan tempat isoman, dan saya yakin bagi para anggota DPR lebih nyaman isoman di rumahnya masing-masing,” tutur Kang Hero, sapaan akrab Herman Khaeron.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengapresiasi sikap Puan yang ikut menolak program ini. Dia bilang ini kabar baik untuk rakyat dari orang nomor satu di Senayan.

“Puan membalas air tuba (kritikan) dengan air susu (menolak fasilitas isoman),” sahut Lucius saat dihubungi Rakyat Merdeka, semalam.