Akses Vaksinasi Covid-19 Sulit, Pengusaha Jabar Menjerit!

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat memiliki strategi khusus guna menekan jumlah penularan Covid-19 di Tanah Air. 

Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik mengatakan selain vaksinasi, penyebaran Covid-19 bisa ditekan melalui testing, tracing, dan treatment (3T).

Pada umumnya, semua pihak berpikir bagaimana menyelesaikan masalah dan kurang  melihat pencegahannya. Fokusnya lebih, misalnya,  cara menyembuhkan, penyediaan fasilitas kesehatan meliputi ruang rawat inap, oksigen dan lainnya. Baca Juga: Mudahkan RS, Jabar Siapkan Lima Filling Station Oksigen

"Mestinya juga fokus misalnya  dengan tiga T tadi,  dimulai dari testing. Apabila akses untuk melakukan testing ini lebih mudah tentu banyak masyarakat yang akan melakukan testing ini, sehingga pencegahan pasien untuk terpapar bisa dideteksi lebih dini dan bisa dilakukan langkah – langkah penanganan lebih cepat,"kata Ning kepada wartawan saat dihubungi lewat telepon, Sabtu (31/7/2021). Baca Juga: Lawan Covid-19: Masyarakat & Pemerintah Harus Saling Percaya!

Namun demikian, akses untuk melakukan testing ini masih sangat sulit dilakukan masyarakat kebanyakan. Sebab biaya test PCR yang sangat mahal. Akhirnya banyak yang terdeteksi ketika sudah parah, harus dirawat di RS, bahkan ada yang tak tertolong.

Ning mencontohkan biaya test PCR Covid-19 di India hanya 650 rupee atau sekitar Rp130 ribu. Sedangkan di Indonesia, dikenakan biaya yang tinggi. 

Bahkan, salah satu rumah sakit di Tangerang mematok harga tes PCR hingga Rp1,5 juta dengan menjanjikan hasil tes yang lebih cepat. Meski demikian, banyak juga beberapa laboratorium atau rumah sakit menawarkan harga yang lebih variatif. 

"Anehnya perbedaan harga ini dilihat dari keluarnya hasil tes PCR. Yang lebih cepat lebih mahal, apa benar begitu  standardnya?" Masa harga mempengaruhi cepat atau enggaknya keluar hasil. Itu nggak etis menurut saya," ungkapnya

Keterlambatan tindakan preventif ini menyebabkan masyarakat yang terpapar Covid-19 tidak tertolong bahkan menimbulkan kematian. 

Untuk itu, Apindo Jabar mengimbau pemerintah agar membuat patokan harga tes PCR yang tidak membebani masyarakat. 

Dia mengungkapkan beberapa perusahaan di Jabar sudah melakukan tes PCR bagi karyawannya berdasarkan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di perusahaan tersebut. 

"Tapi tidak semua karyawan melakukannya hanya berdasarkan kasus per kasus saja. Alasannya ya salah satunya harganya mahal," ungkapnya. 

Diharapkan dengan adanya subsidi pemerintah maka biaya tes PCR lebih murah. Dengan demikian, masyarakat tentu lebih mampu untuk menjalani testing. Begitu pun jika peserta testing meningkat, otomatis massa yang terpapar bisa terdeteksi lebih dini dan memiliki kesempatan lebih besar untuk disembuhkan.

"Jangan seperti sekarang setelah sudah terpapar parah baru dibawa ke rumah sakit. Sehingga keterisian rumah sakit menjadi penuh," tambahnya.

Bukan hanya sebatas harga PCR saja, Apindo Jabar juga mengeluhkan dengan dibatasinya vaksinasi bagi perusahaan yang akan menggelar vaksinasi untuk kalangan buruh atau karyawannya. 

Apindo Jabar meminta  pemerintah agar mempermudah regulasi sehingga bisa melakukan vaksinasi di pabrik-pabrik.

"Katanya kita dituntut vaksinasi 1 juta sehari, bahkan denger – denger mau dua juta.  Lebih mudah itu tercapai kalau merangkul kita," jelasnya.

Ning menilai jika vaksinasi dilakukan di perusahaan masing-masing jauh lebih efektif, teratur, disiplin dan maksimal. Proses vaksinasi bisa dilakukan sesuai jumlah yang diatur perusahaan sehingga tidak terlalu mengganggu alur produksi, tidak terjadi kerumunan, dan segera bisa kembali keproduksi ketika proses vaksinasi selesai. 

"Paling tidak, ditengah kesulitan pengusaha ini, vaksinasi diperusahaan bisa sedikit menghibur," katanya

"Bayangkan jika harus kesentra vaksinasi yang jauh dari perusahaan. Waktu menuju kesentra, antrian, proses, dan kemudian perjalanan kembali ke perusahaan memakan waktu seharian, sehingga sehari produktivitas hilang," tambahnya

Dia menambahkan perekonomian di Jawa Barat akan bergerak cepat kembali jika akses terhadap tes PCR dan vaksinasi dipermudah oleh pemerintah. 

Menurutnya, pengusaha saat ini sudah sangat menderita dengan situasi pandemi Covid-19. Meski demikian, pengusaha sudah sangat ingin membantu karyawannya mendapatkan vaksinasi.  Maka,  pengusaha yang mampu cepat daftar supaya mendapatkan vaksinasi, meskipun berbiaya tinggi seperti VGR.  

Bahkan, Apindo Jabar pun sempat mengajukan vaksinasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun awalnya hanya dapat vaksin untuk 100 orang saja.

"Tapi kenyataannya VGR belum terealisasi sampai sekarang. Maka, pengusaha menyarankan karyawannya untuk ikut vaksinasi di tempat lain. Tapi ketika ikut vaksinasi masyarakat tertolak secara sistem karena namanya tercantum di vaksinasi gotong royong. Yang belum ikut test PCR pun ikut tertolak di sentra vaksinasi masyarakat ketika teridentifikasi sebagai karyawan," jelasnya

"Derita pengusaha ini mohon dibantu permudah akses vaksin. Masa iya karyawan sampai tidak boleh mendapatkan vaksin untuk masyarakat, lah apa mereka bukan bagian dari masyarakat?" tambahnya.

Selain itu, pemberlakuan PPKM mengakibatkan kondisi pelaku usaha di Jawa Barat semakin terpuruk. Selain harus tetap membayar gaji karyawan, pajak dan lainnya kapasitas produksi pun harus dibatasi sampai 50 persen.

"Itu beban kita semua. Maka dari itu. Ayolah jangan hanya dikasih beban terus. Ibaratnya kasihlah pemanis, kasih permen, supaya agak terhibur," katanya.

Ning yakin pemerintah berusaha melakukan yang terbaik dalam menangani pandemic Covid-19 ini. “ Namun kita sebagai masyarakat, tentu bisa membantu pemerintah melakukan evaluasi atas kebijakan yang dilakukan dan memberikan masukan yang konstruktif,” pungkasnya.