Jokowi Berkali-kali Bilang Tidak, Wacana Presiden 3 Periode Sulit Hilang seperti Corona

Noel membantah kalau usulan itu untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi hingga 3 periode. Justru, dirinya mengaku sangat keras menolak presiden tiga periode. Namun, perpanjangan masa jabatan presiden, kata dia, tetap perlu dilakukan lewat amandemen konstitusi.

Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota MPR atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD. Mengumpulkan dukungan itu, kata dia, bukan perkara yang sulit. Asal partai-partai setuju, maka amandemen bisa terwujud.

“Otomatis jika masa jabatan diperpanjang 2 atau 3 tahun, maka jabatan DPR dan DPD beserta di bawahnya juga diperpanjang,” kata Noel.

Namun usulan itu langsung ditentang Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Kata dia, usulan JoMan itu ngawur dan bertentangan dengan konstitusi.

“Sikap Presiden Jokowi sendiri sudah sangat tegas, dan memiliki komitmen kuat untuk taat sepenuhnya pada konstitusi, yakni jabatan presiden cukup 2 periode. Sikap inilah yang juga dipegang oleh PDIP,” kata Hasto, kemarin.

Namun, Hasto memaklumi, kalau usulan untuk penambahan masa jabatan itu mungkin saja karena rasa cinta relawan terhadap Jokowi. “Namun mereka tidak melihat aturan main, tidak melihat konstitusi,” tegasnya,

Hasto menegaskan, PDIP tegas menolak wacana tersebut. Dia menyebut berpolitik itu harus kokoh dengan konstitusi dan undang-undang. “Presiden dan Wapres telah mengambil sumpah untuk menjalankan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” ucapnya.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan hal serupa. Kata dia, penambahan masa jabatan presiden tidak sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi.

“Kami sama-sama tidak setuju ada penambahan masa jabatan presiden dari yang sudah diamanatkan konstitusi,” jawab politisi PKS ini.

Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi menegaskan, hingga saat ini tidak ada pembahasan soal amandemen di Senayan. Apalagi, pembahasan soal jabatan presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.

“Sebaiknya, kita fokus saja pada penanganan pandemi, agar kehidupan bernegara dan sosial kita kembali normal,” ujar Awiek-sapaannya, kemarin.

Apa tanggapan Istana? Jubir Presiden, Fadjroel Rachman memastikan Jokowi tidak berniat memperpanjang masa jabatan melalui amandemen. Kata dia, amandemen adalah kewenang MPR. Pemerintah tidak terkait sama sekali dengan urusan amandemen.

“Amandemen konstitusi wilayahnya MPR. Mengenai apa saja yang akan dilakukan dalam amandemen itu haknya MPR,” kata Fadjroel saat ditemui di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.