Mahasiswa yang Ancam Jokowi Disentil Aktivis 98, Katanya Ratusan Ribu, Eh Ternyata Cuma Secuil

Ketua Progres 98 Faizal Assegaf, ikut menyoroti aksi massa yang diikuti oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di KPK, Jakarta, Senin (27/9).

Aktivis 98 ini mengatakan bahwa jumlah massa yang mengikuti aksi tersebut tidak sebanyak yang digemborkan BEM SI. Baca Juga: Puteri Gus Dur Minta Jokowi Segera Bersikap dengan Demo Bela 57 Pegawai KPK

"Klaim ratusan ribu, ternyata cuma secuil," cetusnya dalam akun Twitternya, @faizalassegaf, seperti dilihat, Selasa (28/9/2021), sekaligus mengomentari video aksi Aliansi BEM SI yang diunggah salah satu netizen.

Melihat hal tersebut, ia pun menyarankan agar BEM SI menggunakan cara lain dalam menyampaikan aspirasi mereka, seperti berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan KPK. Baca Juga: Ultimatum Jokowi, BEM SI Dijuluki Pahlawan Kesiangan Sama Himpunan Mahasiswa Islam: Serba Terlambat

"Mending kalian dialog dengan pres @jokowi atau pimpinan KPK. Demo ginian cuma bikin gaduh aja!" katanya.

Diketahui, BEM SI berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin siang.  

Aksi ini digelar terkait pemberhentian pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Selain itu, BEM SI juga menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden Jokowi dan pimpinan KPK.

Tuntutan pertama, BEM SI mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.

Kedua, mendesak presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi ASN.

Ketiga, menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi. 

Keempat, mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi. 

Kelima, menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap Ditjen Pajak, kasus suap KPU Harun Masiku.